Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo-Sandi Minta Pemerintah Batalkan Revisi PP 82/2012

Tim Ekonomi dan IT menyoroti perubahan ketentuan mengenai penempatan data pada revisi PP tersebut.

Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo-Sandi Minta Pemerintah Batalkan Revisi PP 82/2012
Ist for ribunnews.com
Tim ekonomi dan IT Prabowo-Sandi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dianggap sangat merugikan bangsa Indonesia, Tim Ekonomi dan IT Barisan Prabowo-Sandi (PADI) di Jakarta, meminta dengan tegas agar pemerintah membatalkan revisi Peraturan Pemerintah No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE.

Tim Ekonomi dan IT menyoroti soal perubahan ketentuan mengenai penempatan data pada revisi peraturan tersebut.

Menurut Iskandar, Ketua Umum Barisan PADI saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang berhubungan langsung dengan perlindungan data, maka revisi tersebut harusnya bisa dibatalkan sampai hadirnya UU yang lebih tegas tentang perlindungan data.

"Revisi PP Nomor 82 tahun 2012 itu tidak cukup jika hanya mempertimbangkan aspek teknis dan keamanan. Namun, harus diseimbangkan dengan aspek kedaulatan, pertumbuhan industri nasional, perlindungan data dan dampak sosial ekonomi," papar dia di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Baca: BPN Prabowo-Sandi Solo Sambut Baik Larangan Konvoi dengan Knalpot Bodong Saat Kampanye Terbuka

Kebijakan dan regulasi, lanjut dia, terkait penempatan data center memiliki dimensi dan dampak yang besar.

Tidak cukup jika hanya membatasi pada isu lokalisasi data, namun juga terkait dengan kepemilikan data, hak akses data, kendalinya dan manfaat untuk kepentingan nasional.

Berpotensi merugikan negara trilyunan rupiah, revisi PP 82/2012 ini beresiko terjadinya eksploitasi besar-besaran terhadap berbagai informasi dan kepemilikan data oleh pihak lain yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Saat ini banyak negara yang menerapkan aturan ketat mengenai lokalisasi data. Untuk kawasan Asia sendiri, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan punya aturan data center yang cukup ketat.

Vietnam menwajibkan penyelenggaran internet menempatkan setidaknya server di wilayah Vietnam untuk tujuan penegakan hukum. Belum lagi Uni Eropa dan Jerman bahkan Kanada.

" Revisi mengenai kebijakan lokalisasi data perlu diperhitungkan secara cermat dan teliti mengenai dampak selanjutnya, terutama bagi generasi Milenial yang akan datang..", lanjut dia.

Halaman
12
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved