Menkeu Sri Mulyani Siapkan Rp 70 Triliun untuk 75.000 Desa

Sri Mulyani mengatakan, pada 2019 pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 70 triliun untuk mendanai 75.000 desa

Menkeu Sri Mulyani Siapkan Rp 70 Triliun untuk 75.000 Desa
Ria Anatasia
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menghadiri rapat koordinasi nasional camat bertajuk “Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan di Kecamatan, Keluarahan, dan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3/2019). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri rapat koordinasi nasional camat bertajuk “Kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pendanaan di Kecamatan, Keluarahan, dan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” di Hotel Ciputra, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Di hadapan ratusan kepala daerah, Sri Mulyani mengatakan, pada 2019 pemerintah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 70 triliun untuk mendanai 75.000 desa di seluruh Indonesia.

"2019 ini kita alokasinya dana desa untuk 75.000 desa di seluruh Indonesia Rp 70 triliun dan alokasinya naik terus," ungkap disambut tepuk tangan peserta.

Dia memaparkan, hingga saat ini pemerintah telah membangun sepanjang 191.000 kilometer jalan desa dan 19.000 jembatan.

Baca: Survei Elektabilitas Jokowi Menurun, Timses Bantah Tidak Maksimal, Bamsoet Optimis Naik Lagi

"Embung ada 4.175, posyandu 24.000 diperbaiki, sarana air bersih 959 dan MCK 240.000," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur desa memang sederhana, namun manfaat untuk masyarakat besar.

"Rakyat butuh air besih, MCK juga. Dan sudah seharusnya gizi anak terjaga di desa. Ini agar kegiatan ekonomi muncul, sehingga kemiskinan dan kesenjanhan bisa ditekan," pungkas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Sebagai informasi, mengutip data APBN Kita hingga Februari 2019, Kemenkeu sudah melakukan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 126,14 triliun.

Angka ini sebesar 15,26 persen dari pagu APBN 2019 untuk transfer ke daerah (TKD) Rp 121,15 triliun (16.01 persen) dan dana desa Rp 5 triliun (7,14 persen).

Sementara realisasi TKD terdiri dari dana perimbangan Rp 120,05 triliun (16,57 persen), dana insentif daerah (DID) Rp 920 miliar (9,21 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp 180 miliar (15 persen).

Realisasi ini lebih tinggi Rp 4,92 triliun atau sekitar 4,23 persen dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved