Fundamental Nasional Lemah, Kondisi Ekonomi Rentan di Tahun Politik

"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya.

Fundamental Nasional Lemah, Kondisi Ekonomi Rentan di Tahun Politik
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (tengah) didampingi Presiden PKS Sohibul Iman (kiri), Sekjen PAN Eddy Soeparno (kedua kanan) dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Kediaman Prabowo Subianto, Jakarta, Jumat (7/9/2018). Dalam keterangan persnya Prabowo-Sandi beserta koalisi partai pengusung mengkritisi kondisi perekonomian bangsa pasca melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tahun politik, ekonomi Indonesia tengah berada pada kondisi rentan.

Analis ekonomi politik, Kusfiardi bahkan menilai Indonesia di rezim saat ini sedang mengalami kondisi kebangkrutan.

Menurutnya, kebangkrutan tersebut terlihat dari defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Parameter lain ialah keseimbangan primer APBN yang juga mengalami defisit. 

"Kebangkrutan itu menjadi indikator lemahnya fundamental ekonomi nasional," kata Kusfiardi di Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Co-Founder FINE Institute ini memaparkan perlunya penanganan yang komprehensif dan terintegrasi agar bisa mewujudkan kemandirian ekonomi nasional serta mengatasi kebangkrutan.

Diantaranya ialah agenda legislasi untuk mengatasi situasi ini. 

"Prioritasnya adalah UU Sistem Perekonomian Nasional, UU BUMN dan UU Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian nasional," sambungnya. 

Selanjutnya agenda legislasi tersebut perlu disinergikan dengan prioritas kebijakan substitusi impor. Adapun fungsinya, menurut Kusfiardi ialah demi memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Sementara untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, ia menilai perlunya pemisahan antara Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. 

Halaman
123
Penulis: Ria anatasia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved