Pemerintahan Kedua Jokowi Dipastikan Menjamin Kepastian Dunia Usaha

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia dan sejumlah kalangan dunia usaha lainnya.

Pemerintahan Kedua Jokowi Dipastikan Menjamin Kepastian Dunia Usaha
ISTIMEWA
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menghadiri buka puasa bersama keluarga besar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Minggu (12/05/19). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meyakinkan dunia usaha tidak perlu khawatir menyambut penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.

Dipastikan tidak akan ada gejolak berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional. Karena rakyat sudah dewasa dalam berpolitik, TNI dan Polri juga telah siap mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hukum sehingga tidak melebar kemana-mana.

“Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 cukup tinggi. Survei SMRC mencatat 79 persen responden yakin KPU mampu menyelenggarakan Pemilu sesuai peraturan perundangan. Investor juga menyambut positif," katanya.

"Hal ini terlihat dari masuknya Rp 1,2 triliun ke pasar modal Indonesia pasca Pemilu. Kalau investor asing saja menyambut positif, investor dalam negeri juga harus menyambut positif,” ujar Bamsoet saat menghadiri buka puasa bersama keluarga besar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Minggu (12/05/19).

Baca: Siapa Calon Menteri Muda Piilihan Jokowi?

Turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Rosan Roeslani, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia dan sejumlah kalangan dunia usaha lainnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini berharap usai perhelatan Pemilu 2019 dan KPU menetapkan secara resmi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih segera tancap gas melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca: Dikritik ICW, Kepemimpinan Agus di KPK Dibela Ketua DPR

Dengan tetap memprioritaskan kalangan usaha dari dalam negeri, serta menjamin kalangan dunia usaha agar bisa menjalankan kegiatan produksi tanpa kekhawatiran apapun.

“Yang paling dibutuhkan dunia usaha adalah kepastian. Seberapa jauh pemerintahan kedua Pak Jokowi nanti pro terhadap pengusaha nasional, akan ditujukan dalam berbagai langkah kebijakan ekonomi yang nantinya mereka ambil," kata dia.

Baca: Sandi: Kami Akan Pastikan Dunia Usaha Mendapat Insentif, Jika…

"Karena itu, sebelum memutuskan sebuah kebijakan, ada baiknya tanpa segan pemerintah juga meminta masukan dari kalangan dunia usaha. Hubungan antara dunia usaha dengan pemerintah yang selama ini terjaga cukup baik, harus tetap dipertahankan,” tutur Bamsoet. 

Ditegaskan, salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah kedepannya adalah menguatkan nilai tukar rupiah. Rupiah yang sempat melemah beberapa waktu belakangan ini akibat situasi perdagangan global, harus bisa diperkuat kembali. 

“Salah satu caranya pemerintah harus bisa menguatkan produksi barang dalam negeri dan memperluas pasarnya. Cintai produk lokal bukan semata gerakan tanpa arti maupun semboyan penumbuh semangat saja," lanjutnya.

Baca: Pemerintah Bakal Bentuk Lembaga Khusus untuk Mengatur Pemindahan Ibu Kota

"Tetapi, harus diwujudkan dengan political will yang kuat dari pemerintah. Dengan demikian, kalangan usaha nasional bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkas Bamsoet.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved