DPR RI

Fadli Zon Diminta Neno Warisman Pelajari Video Jenderal Tito Karnavian

Dalam video tersebut, Tito menyatakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Fadli Zon Diminta Neno Warisman Pelajari Video Jenderal Tito Karnavian
DPR RI
Koordinator GIN Neno Warisman menyampaikan surat yang berisi tentang video pernyataan Jendral Tito Karnavian kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR, Senin (14/11/2016). 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima kunjungan perwakilan Gerakan Ibu Negeri, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III.

Dalam pertemuan tersebut koordinator GIN Neno Warisman menyampaikan surat yang berisi tentang video pernyataan Jendral Tito Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya yang dinilai adanya penyalahgunaan jabatan.

“Karena kami orang awam, kami minta pak Fadli selaku wakil rakyat menelaah dan mengklarifikasi isi rekaman video atas pernyataan Jenderal Tito Karnavian saat menjadi Kapolda Metro Jaya dulu. Meminta DPR untuk mempertanyakan kebenaran video yang beredar di masyarakat itu,”ujarnya di DPR, Senin (14/11/2016).

Dalam video tersebut, Tito menyatakan mendapatkan anggaran sebesar Rp 80 miliar dari Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dikatakan Tito dalam acara peresmian kantor Kepolisian Polda Metro Jaya.

Terkait aspirasi yang di sampaikan GIN, Fadli mengatakan akan mempelajari video tersebut terlebih dahulu, dan akan dilanjutkan ke Komisi yang bersangkutan dalam hal ini Komisi III.

"Ini akan kita pelajari dulu suratnya. Tentu menjadi tugas DPR untuk menyampaikan, memperjuangkan, dan meneruskan apa yang menjadi keinginan tersebut," tuturnya.

Politikus Gerindra itu mengatakan akan meneruskan surat tersebut ke Komisi III DPR untuk ditindaklanjuti. Karena surat ini bentuknya pertanyaan, Fadli mengatakan, Komisi III nanti akan menanyakannya kepada Tito selaku mitra Komisi III.

"Ini akan saya teruskan ke Komisi III. Apakah pernyataan Kapolda Metro waktu itu apa bentuk penyalahgunaan atau pelanggaran, apakah itu mengandung masalah etika, disiplin, hukum dan lainnya, karena ini berbentuk pertanyaan maka akan kami sampaikan juga berbentuk pertanyaan yang bisa dijawab,” kata dia. (Pemberitaan DPR RI)

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved