DPR RI

Ketua DPR : " Atasi Perbedaan Pendapat, Forum Silaturahmi Anak Bangsa Dijadikan Suri Tauladan"

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ketua DPR :
Dok. DPR
Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menerima audiensi FSAB pada Selasa, (15/11/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di tengah berlangsungnya tahapan Pilkada DKI Jakarta, Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia mengatakan agar Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) yang dipimpin Suryo Susilo dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat dalam mengatasi perbedaan pendapat.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi FSAB pada Selasa, (15/11/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, FSAB adalah forum komunikasi yang terdiri dari putera-puteri para pahlawan revolusi dan anak eks PKI yang diketahui berasal dari cara pandang yang berbeda.

Meskipun memiliki latar belakang pemikiran berbeda, kini dapat bersatu dalam wadah FSAB.

“Pada konteks sekarang ini, FSAB harus memberikan perhatian menjadi suri tauladan bagi yang lain. Bapak-ibu adalah para anak dari tokoh besar di negeri ini pada masanya, yang berbeda pendapat sangat jauh, bahkan mungkin sampai pertumpahan darah,  bisa  bersatu. Apalagi yang sekarang hanya karena Pikada DKI,” ujar Akom.

Politisi Golkar ini menuturkan agar FSAB ini dapat menjadi role model untuk saling memaafkan dan melihat masa depan untuk menentukan sikap dan tindakan.

“Kita harus hormati keanekaragaman. Saya minta tolong agar FSAB ini menjadi role model bagi sikap memaafkan, melihat masa depan. Tolong ditularkan pada masyarakat lainnnya,” jelasnya.

Akom pun tidak ingin persatuan bangsa menjadi terganggu hanya karena Pillkada DKI, ia ingin persatuan bangsa selalu dijunjung tinggi.

“Kita gak boleh membayar mahal persatuan nasional hanya karena Pilkada DKI. Kita berharap agar ke depan tidak terjadi lagi benturan yang tajam seperti di masa lalu, cukuplah di tahun 1998,” ujarnya.

Ia pun juga mengingatkan agar masyoritas tidak menindas yang minoritas. Keduanya harus dapat saling berhubungan harmoni dalam persatuan bangsa.

“Jangan sampai juga mayoritas menindas minoritas. Kita tidak boleh lagi membedakan  suku, agama, etnis. Pokoknya yang penting adalah warga negara Indonesia, Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan supaya negara ini tetap utuh.” tegasnya.

Akom pun juga tidak ikhlas negeri ini menjadi terganggu stabilitasnya hanya karena momentum Pilkada DKI.

“Saya terus terang saja sangat tidak ikhlas kalau negeri ini terkoyak hanya karena Pilgub DKI,” tandas alumni UIN Jakarta ini. (Pemberitaan DPR RI).  

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved