DPR RI

Sering Simpang Siur, DPR Ingatkan Pemerintah Persiapkan Jumlah Kuota Haji 2017

Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengingatkan Pemerintah mempersiapkan secara matang jumlah kuota haji 2017 yang sering simpang siur.

Sering Simpang Siur, DPR Ingatkan Pemerintah Persiapkan Jumlah Kuota Haji 2017
Dok. DPR
Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengingatkan Pemerintah harus mempersiapkan secara matang berkaitan dengan jumlah kuota haji 2017 karena sering simpang siur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Achmad Mustaqim mengingatkan Pemerintah mempersiapkan secara matang jumlah kuota haji 2017 yang sering simpang siur.

Pada musim haji tahun 2016 lalu, terinformasi akan ada kuota tambahan, tetapi pada saat-saat akhir, tidak ada penambahan.

Hal itu dikatakannya Kamis (17/11) di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan haji 2017 dan kemungkinan ada tambahan kuota haji.

“Pada pelaksanaan haji tahun lalu disebut-sebut ada tambahan 20 ribu tetapi ternyata tidak ada. Ini perlu diantisipasi sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan menghambat persiapan penyelenggaraan haji secara keseluruhan,” ujarnya.

Untuk itu, politisi PPP dari Dapil Jateng ini menyatakan, pihaknya lebih rekomendasikan, haji tahun 2017 masih menggunakan asumsi yang sama dengan tahun 2016, yaitu 168.800 terbagai atas haji reguler sebanyak 152.600 dan sisanya haji khusus.

Terkait dengan pelaporan penyelenggaranan ibadah haji 2016,  Mustaqim menyatakan bahwa amanat UU menyatakan bahwa pelaporan maksimal 90 hari setelah berakhirnya pelaksanaaan ibadah haji.

Namun dalam dua tahun terakhir, Kemenag selalu menyampaikan last minute, atau hanya 1 minggu sebelum jatuh tempo.

Akibatnya lanjut Mustaqim, di panitia internal Panja Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII dalam rangka menyusun biaya ibadah haji mengalami kedodoran.

Pasalnya Panja BPIH bekerja tidak hanya lihat penyelenggaraan haji sebelumnya tetapi juga melihat masukan internal maupun evaluasi kunjungan ke berbagai daerah sebagai pertimbangan dan masukan apakah penyelenggaraan haji perlu perbaikan. (Pemberitaan DPR RI). 

Editor: Advertorial
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved