Sabtu, 29 November 2014
Tribunnews.com

DPRD Bontang Tolak Tambah Dana Pilkada, Walikota Bingung

Selasa, 20 April 2010 02:33 WIB

DPRD Bontang Tolak Tambah Dana Pilkada, Walikota Bingung
IST

Laporan wartawan Tribun Kaltim, Dohang

TRIBUNNEWS.COM, BONTANG   Walikota Bontang Andi Sofyan Hasdam mengaku belum bisa memahami alasan Komisi II dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menolak usulan penambahan dana Pilwali untuk KPUD menjadi Rp 20 miliar.

Pasalnya, dalam surat resmi Walikota yang disampaikan kepada DPRD tertanggal 6 April lalu, sudah jelas dijelaskan dipaparkan alasan perlunya penambahan dana untuk KPUD.

"Saya tahu teman-teman wartawan pasti nunggu masalah ini. Tapi saya juga tidak tahu pertimbangan dewan,  yang jelas pemerintah sudah mengirimkan surat resmi ke DPRD meminta persetujuan tambahan dana," ujar Sofyan, saat menerima jajaran KPUD Bontang, di rumah jabatan Walikota, Senin (19/4) kemarin.

Walikota yang didampingi oleh Wawali Sjahid Daroini dan Plt Sekkot Abdul Aziz, mengungkapkan pihaknya akan melakukan lobi dengan DPRD guna menyatukan persepsi mengenai penyelenggaraan Pilwali. Ia mengakui bahwa penetapan besaran dana Pilwali memang membutuhkan persetujuan dari DPRD.     

"Makanya memang butuh pendekatan dengan DPRD agar ada kesamaan persepsi," katanya.

Selain menyinggung soal dana, Walikota juga mengingatkan agar KPUD Bontang cermat dan teliti dalam menyiapkan data pemilih. Menurutnya, validitas data pemilih sangat penting karena banyak contoh, sengketa masalah Pilkada berawal dari data pemilih yang simpang siur. "Jangan sampai masalah data pemilih jadi sengketa dikemudian hari," paparnya.

Senada, Wawali Sjahid Daroini meminta agar dilakukan mapping atau pemetaan data pemilih secara rinci mulai dari tingkat RT, Kelurahan hingga Kecamatan. Untuk keperluan mapping ini, Sjahid menyarankan dilakukan cross chek secara langsung.

"Saya minta dilakukan mapping data mulai dari tingkat RT sampai Kelurahan," ungkapnya.

Sementara, Ketua KPUD Bontang Adief mengatakan pihaknya akan membuka akses informasi mengenai data pemilih kepada seluruh partai politik dan tim sukses pasangan calon.

Akses data pemilih akan dibuka mulai dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima dari Pemkot Bontang, hingga  Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang nantinya akan ditetapkan oleh KPUD.

"Kami akan membuka akses mengenai data pemilih mulai dalam bentuk DP4, DPS sampai penetapan DPT," kata Adief.

Karenanya, terkait dengan data pemilih tersebut, Adief berharap Pemkot Bontang sudah bisa menyampaikan DP4 dan data total jumlah penduduk Kota Bontang kepada KPUD pada 8 Mei mendatang. Kebutuhan data ini dinilai sudah mendesak karena proses pra tahapan Pilwali sudah sedikit molor akibat tarik ulur masalah pendanaan.

"Kami akui pra tahapan ini sudah cukup molor, makanya hari ini kami sampaikan surat resmi supaya pemerintah segera menyampaikan DP4 dan data jumlah penduduk pada 8 Mei nanti," tandasnya. (don)

Editor: Iwan Apriansyah
Sumber: Tribun Kaltim

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas