• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Mendagri Harus Tegas Soal Pelantikan Bupati Kobar

Kamis, 23 September 2010 05:47 WIB
Mendagri Harus Tegas Soal Pelantikan Bupati Kobar
TRIBUNNEWS.COM/DOK
Pawai Pilkada
TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) diprediksi masih lama. Mengingat, masih banyak tahapan yang harus dilalui, apalagi sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar belum membuat penetapan baru pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
   
Hasil rapat pleno KPU Pusat memerintahkah KPU Provinsi Kalteng untuk memerintahkan lagi KPU Kobar melaksanakan hasil putusan MK. Namun seperti diketahui, sebelumnya KPU Kobar beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa tidak dapat melaksanakan putusan MK.
   
"Memang seharusnya masalah ini diputuskan oleh Mendagri secara tegas. Dengan kondisi seperti ini, posisi kami nantinya hanya menyampaikan jika ada surat resmi dari KPU Pusat kepada KPU Kobar. Selanjutnya tergantung KPU Kobar. Kalau mereka tetap tidak melaksanakan, maka kami akan menyampaikan lagi masalah itu ke pusat," kata Ketua KPU Provinsi Kalteng Faridawaty, Rabu (22/9/2010).
   
Dia menegaskan, KPU Pusat dan KPU Provinsi tidak bisa langsung mengintervensi masalah itu karena masih ada KPU Kobar yang memang paling berwenang terkait masalah itu. Jika pun KPU Kobar tidak mau melaksanakan putusan MK, tidak serta merta ada pemecatan terhadap anggota KPU Kobar.
   
Pemecatan baru bisa dilaksanakan jika semua anggota KPU Kobar terbukti melakukan pelanggaran serius dan setelah melalui penelitian oleh Dewan Kehormatan.
   
Setelah itu, barulah bisa dilakukan langkah lebih lanjut. Saat ini Surat Keputusan (SK) KPU Kobar Nomor 63 tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih juga belum dibatalkan, padahal itu sudah tidak sesuai lagi jika merujuk pada putusan MK.
   
"Melantik bupati dan wakil bupati itu harus ada SK dari Mendagri berdasarkan usulan Gubernur dan DPRD yang mengacu pada penetapan oleh KPU Kobar. Makanya untuk saat ini, kami akan melihat perkembangannya nanti seperti apa," kata Faridawaty.
   
Kemarin, KPU Provinsi Kalteng langsung menggelar rapat pleno menyikapi adanya informasi bahwa KPU Pusat memerintahkan KPU Provinsi Kalteng agar memerintahkan KPU Kobar segera melaksanakan putusan MK.
   
Hasil rapat diputuskan, KPU Provinsi Kalteng akan bertolak ke Jakarta pada Senin (27/9/2010) bertemu KPU Pusat untuk membahas masalah itu. "Suratnya kan belum ada kami terima, makanya kami akan bahas masalah itu," katanya Faridawaty.
   
Seperti diketahui, pemilukada Kobar 5 Juni lalu dimenangi pasangan Sugianto-Eko Soemarno. Namun MK mengabulkan gugatan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto dan mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko Soemarno.
   
Namun faktanya, KPU Kobar dalam rapat plenonya menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan MK tersebut dan menyerahkan masalah itu kepada pemerintah pusat.
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas