Mantan Panglima TNI Diminta Tangani Konflik di Myanmar

Mantan Penglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, diundang khusus untuk menangani konflik bersenjata di Myanmar.

Mantan Panglima TNI Diminta Tangani Konflik di Myanmar
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Mantan Panglima TNI Jend (Purn) Endriartono Sutarto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Penglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, diundang khusus untuk menangani konflik bersenjata di Myanmar.

"Ada komunitas internasional, yakni Military Dialog Centre (MDC), yang ingin membantu Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik bersenjata di Myamar," kata Endriartono kepada pers di Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Endriartono diundang dalam kapasitas pengalamannya menangani konflik bersenjata di Aceh pada masa lalu. Menurut Endriartono yang baru pulang dari Myanmar, saat ini di Myanmar ada 11 etnik atau kelompok yang melawan pemerintah.

"Ini sudah puluhan tahun berlangsung, namun sampai sekarang belum selesai. Konflik bersenjata yang berkepanjangan. Ada 10 dari 11 konflik etnis itu yang sudah gencatan senjata, namun pelanggaran gencatan senjata masih sering terjadi. Kerja sama dengan kami untuk mencoba mencari titik temu keluar dari konflik yang berkepanjangan," jelas Endriartono.

Di depan pihak yang bertikai, Endriartono mengaku memaparkan pengalamannya menangani konflik bersenjata di Aceh.

"Mereka tampaknya antusias mendengarkan paparan saya, dan nanti akan ada pertemuan selanjutnya dengan beberapa pejabat militer di sana. Sebelumnya, saya sudah bertemu beberapa pihak di sana, termasuk dari kelompok oposisi," papar Endriartono.

Myanmar, ungkapnya, sangat tertarik dengan kemampuan militer di Indonesia menyelesaikan konflik dengan cara damai atau dengan cara militer.

"Mereka kemudian ingin mendapatkan pengalaman itu dari kita," ucap Endriartono.

Dari sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak yang bertikai di Myanmar, Endriartono optimistis tercapai perdamaian suatu saat nanti.

"Saya cerita ke mereka pertimbangan dari sisi militer. Militer bisa menyelesaikan konflik, tergantung kepada kepentingan politik dari presiden, apakah dengan cara militer atau cara damai," bebernya.

"Kami mengambil pengalaman dari Aceh. Yang dipentingkan dalam operasi militer adalah bagaimana merebut hati nurani rakyat, dan prajurit harus menghormati HAM," tutur Endriartono. (*)

BACA JUGA

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Yaspen Martinus
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help