Pemerintah Jepang Larang Wartawannya Liput ISIS di Suriah

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Wartawan Jepang yang sangat dekat dengan pimpinan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengakui adanya larangan Pemerintah Jepang kepada siapa pun warga Jepang, yang mau bepergian ke Suriah. Jika dilanggar maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran hukum.

"Sesuai dengan UUD Jepang, Jepang negara damai dan sama sekali tak akan terkait atau tak akan ikut ke dalam perang. Jadi kalau ada warganya yang ikut masuk ke dalam daerah atau kancah perang jelas tidak sesuai dengan UUD tersebut dan jelas paspornya akan ditahan pihak berwajib di Jepang," papar Kosuke Tsuneoka (45), wartawan Jepang yang sangat dekat dengan pimpinan ISIS, Sheikh Omar dari Syria, Kamis (12/2/2015).

Kosuke mengatakan, pada Oktober lalu dia juga pernah ingin ke Suriah tetapi tak mendapat izin dari Pemerintah Jepang, "Karena tak mendapat izin tersebut ya saya tidak ke luar Jepang dan paspor saya tetap saya pegang meskipun pihak keamanan Jepang sempat meminta melihat paspor saya saat itu," tambahnya lagi.

Namun paspornya sudah ada di tangannya kembali hingga kini masih disimpannya baik-baik.

Baru baru ini seorang wartawan Jepang, Yuichi Sugimoto yang mau ke Suriah sempat ditahan paspornya dan dilarang ke sana. Dia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah ini.

“Saya khawatir kasus ini akan jadi preseden yang sangat buruk di negeri ini. Di masa depan, wartawan lain yang memiliki kasus serupa mungkin akan disita juga paspornya,” ungkapnya kepada pers Jepang.

Sementara itu Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, menyatakan pemerintah ingin menghormati kebebasan wartawan untuk melaporkan dan meliput berita. Di sisi lain pemerintah juga harus memenuhi tugas menjamin keamanan warga Jepang.

Pengetatan pergi ke Suriah sebenarnya bukan saat ini tetapi sudah berlaku sejak tahun lalu karena pemerintah Jepang tak mau warganya menjadi korban. Kini sudah terbukti dua warganya dihukum mati oleh ISIS karena tidak mendengarkan permintaan Pemerintah Jepang tersebut dan sejak saat itu pula lah pihak keamanan Jepang semakin memperketat pengawasan warganya yang mau bepergian ke Timur Tengah terutama ke Suriah.