Berapa Lama Jepang Membahas Urusan Penting di Parlemen ?
Dari hasil penelitian ternyata paling berat dan paling lama jam pembahasan di parlemen Jepang adalah pembahasan kerjasama militer
Editor:
Johnson Simanjuntak
lihat foto
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - RUU Keamanan Jepang (Anpo Kanren Hoan) saat ini sampai dengan disahkan di majelis rendah parlemen Jepang per hari ini (16/7/2015) sudah mencapai 116 jam.
Survei internet Yahoo Jepang menghasilkan 60,2% menentang RUU Keamanan Jepang dan 37% mendukung. Lalu pembicaraan penting lain yang terjadi di parlemen Jepang sebenarnya berapa jam dilakukan selama ini?
Dari hasil penelitian ternyata paling berat dan paling lama jam pembahasan di parlemen Jepang adalah pembahasan kerjasama militer Jepang dan Amerika tahun 1960.
Dibutuhkan 136 jam untuk membahas dan menyetujui kesepakatan kerjasama militer Jepang dan Amerika Serikat.
Lalu Reformasi Kesejahteraan Sosial dan perpajakan Jepang dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 5% menjadi 8% dan 10% tahun depan, dilakukan di parlemen Jepang tahun 2012, ternyata pembahasan mencapai 129 jam pembahasan.
Nomor tiga terlama pembahasan di parlemen adalah tahun 1971 dengan pembahasan mengenai pembebasan Okinawa, kembali ke pangkuan Jepang dari Amerika Serikat. Pembahasan mencapai 127 jam di parlemen Jepang.
Kemudian 22 tahun lalu (1993) mengenai reformasi pemerintahan Jepang dilakukan saat PM Jepang dipimpin Morihiro Hosokawa, pembahasan di parlemen mencapai 121 jam.
Kelima terpanjang adalah privatisasi kantorpos Jepang 2005 saat PM Junichiro Koizumi dengan lama pembahasan mencapai 120 jam. Barulah RUU Keamanan hari ini mencapai waku pembahasan terpanjang keenam dalam sejarah parlemen majelis rendah di Jepang.
Itu pun belum termasuk pembahasan di majelis tinggi yang akan berfungsi membahas dan mengesahkan sampai dengan 14 September 2015.
Dengan perpanjangan waktu dimungkinkan, selambatnya akhir September sudah menjadi UU Keamanan yang baru di Jepang apabila Majelis Tinggi mengesahkan dengan suara koalisi pemerintah secara mayoritas pula.
Melihat struktur majelis tinggi sekarang, tampaknya tak ada masalah apa pun dalam keputusan di majelis tinggi nanti karena mayoritas kursi dikuasai koalisi pemerintah Jepang yaitu Partai Liberal (LDP) dan partai Komei (Komeito).
