Pemerintah India Blokir 857 Situs Porno, Warga Kecewa

"Pemerintahan yang baik. Perdana Menteri Dalam punya itikad baik dan pemerintah ini telah bekerja," kata Mr Vaswani.

Pemerintah India Blokir 857 Situs Porno, Warga Kecewa
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, NEW DELHI - Tanpa peringatan atau penjelasan, pemerintah India akhir pekan ini memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir 857 akses ke situs porno yang dipilih oleh aktivis anti-pornografi. Demikian diberitakan The New York Times, Selasa (4/8/2015).

Dalam beberapa jam setelah kebijakan itu diambil, semua media sosial di India langsung diserbu keluhan para pengguna internet yang mencoba untuk mengunjungi situs porno. Karena hanya menemukan layar kosong atau pesan mengatakan situs telah diblokir "sesuai instruksi" dari Departemen Telekomunikasi India.

Masyarakat bertambah bingung melihat pemerintah bertindak hanya beberapa minggu setelah Mahkamah Agung India menolak permintaan untuk memblokir akses situs porno. Kepala Pengadilan India, HL Dattu, katakan, orang dewasa memiliki hak dasar untuk menonton pornografi secara privasi di rumah mereka sendiri.

Sementara itu, Aktivis anti-pornografi, Kamlesh Vaswani, bersyukur pada hari Senin (3/8/2015), Perdana Menteri Narendra Modi mengambil langkah yang tidak akan menuruti penolakan Mahkamah Agung.

"Pemerintahan yang baik. Perdana Menteri Dalam punya itikad baik dan pemerintah ini telah bekerja," kata Mr Vaswani.

Vaswani, seorang pengacara swasta dari negara bagian India tengah, Madhya Pradesh, mengatakan ia memutuskan untuk memulai perang terhadap pornografi! Sikapnya ini dilatarbelakangi melihat kasus pemerkosaan brutal seorang wanita 23 tahun pada bus Di New Delhi pada 2012 lalu.

Dengan bantuan dari seorang profesor teknik perguruan tinggi Di New Delhi, Vaswani menganalisis data lalu lintas situs pornografi dan meneliti daftar situs yang paling populer dikunjungi publik.

"Ini daftar 857 situs porno," kata dia, adalah daftar situs porno yang dia mintakan agar Mahkamah Agung memblokirnya.

"Tidak ada yang bisa lebih efisien menghancurkan seseorang, semakin melemah pikiran mereka, merusak masa depan mereka, menghilangkan potensi mereka atau menghancurkan masyarakat selain pornografi," tulis Vaswani dalam permohonannya ke Mahkamah Agung.

"Ini lebih buruk dari Hitler, lebih buruk dari AIDS, kanker atau epidemi lainnya," tambahnya. "Hal ini bencana yang lebih dahsyat dari bencana nuklir, dan itu harus dihentikan."

Setelah Mahkamah Agung menolak permohonannya, Vaswani memberikan daftar tentang 857 situs porno itu kepada Pinky Anand, setelah seorang pengacara top untuk pemerintah. Selanjutnya Anand, kata dia, menyampaikan daftar tersebut ke Departemen Telekomunikasi.

"Ya, Pak Vaswani memberi saya yang daftar situs porno," kata Ms Anand.

"Saya tidak menginstruksikan kementerian untuk memblokir, tapi lebih khusus, mengambil tindakan yang tepat." (The New York Times)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help