PM Jepang Siap Menerima Hukuman Masyarakat

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - PM Jepang Shinzo Abe siap menerima hukuman masyarakat karena tidak memenuhi janjinya untuk menaikkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sekarang 8% menjadi 10% pada 1 April 2017 mendatang.

"Saya sadar keputusan untuk tidak menaikkan, menunda hingga Oktober 2019 kenaikan PPN menjadi 10% tidak sesuai keputusan saya dua tahun lalu. Untuk itu saya siap menerima hukum dari masyarakat dalam pemilu mendatang," ujar Abe dalam konperensi tadi sore, Rabu (1/6/2016) sekitar jam 18:15 waktu Jepang.

Dua tahun lalu Abe menyatakan pasti akan menaikkan PPB dari 8% menjadi 10% pada tanggal 1 April 2017.

Namun karena perubahan perekonomian dunia dan melihat ekonomi nasional pula yang belum memungkinkan, Abe memutuskan untuk menunda kenaikan PPN tersebut.

Pemilu majelis tinggi Jepang akan dibuka kampanye mulai 22 Juni ini dan pemilu dilakukan 10 Juli mendatang.

Untuk pertama kalinya warga Jepang berusia 18 tahun diperbolehkan untuk mengikuti pemilu mendatang.

Sebelumnya minimal berusia 20 tahu barulah bisa ikut pemilu di Jepang.

Abe mengungkapkan perekonomian dunia saat ini mirip sebelum terjadinya Lehman Shock tahun 2008 yang berarti dalam keadaan kurang baik dan akan menghantam negara maju maupun negara berkembang apabila terjadi lagi.

"Oleh karena itu kita mesti sangat hati-hati mengantisipasi masa yang kurang baik perekonomian dunia dewasa ini," katanya lagi.

Tanda-tanda bahaya perekonomian dunia saat ini dipresentasikan Abe kepada para pimpinan negara G7 minggu lalu saat KTT G7 di Ise-shima di perfektur Mie.

Oleh karena itu Abe meminta semua anggota G7 agar bisa bekerjasama lebih erat lagi dalam menjaga perekonomian dunia saat ini agar tidak terulang lagi kasus Lehman shock di masa depan.