Diplomat Cantik Indonesia yang Bertugas di PBB Ini Protes Papua Disudutkan 6 Negara

Indonesia mengkritik keras pembahasan soal tudingan pelanggaran HAM di Papua Barat dalam forum PBB.

Diplomat Cantik Indonesia yang Bertugas di PBB Ini Protes Papua Disudutkan 6 Negara
ABC News/UN Web TV
Perwakilan Indonesia untuk misi tetap untuk misi tetap PBB, Nara Masista Rakhmatia. 

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK -  Indonesia mengkritik keras tudingan pelanggaran HAM di Papua Barat dalam forum resmi PBB.

Dalam Sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 - 26 September itu, pemimpin enam negara Pasifik mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua.

Baca Berita Terkait : Di Forum PBB, Enam Negara Ini Tiba-tiba Ungkit Kasus HAM Papua

Mereka membahas soal kekhawatiran akan keadaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua Barat.

Nara Masista Rakhmatia [Sumber: ABC News/Radio New Zealand].

Namun, desakan dan pembahasan itu dikritik keras oleh diplomat perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB, Nara Masista Rakhmatia.

nara-masista-rakhmatia_20160928_230023.jpg
Nara Masista Rakhmatia

Menurut Nara, desakan dan komentar itu hanya berlatar politik dan sengaja diutarakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara-negara lain.

Bahkan, perempuan cantik ini mengatakan dengan berkomentar seperti itu, secara tidak langsung kedaulatan Indonesia telah diganggu gugat.

"Ini adalah bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah negara kami. Ini sangat disesalkan," ucap Nara.

"Tudingan-tudingan bermotif politik itu dibuat untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua Barat," tambahnya.

Nara menyesali adanya desakan dan komentar soal Papua Barat di forum PBB seperti itu.

Seharusnya, menurut Nara, forum itu digunakan untuk membahas agenda domestik masing-masing negara, bukan mengalihkannya ke masalah lain.

Perwakilan dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu menyerukan agar kebebasan diberikan bagi Papua.

"Banyak laporan soal pelanggaran HAM di Papua Barat yang menekankan soal mempertahankan hak untuk menentukan nasibnya," sebut Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare.

Presiden Kepulauan Marshall Hilda Heine juga mendesak agar keadaan di Papua Barat ini diselidiki secara independen. (ABC News/Radio New Zealand).

Penulis: Ruth Vania C
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help