Menkeu Mau Bantu 700 Desa Pusat Kebakaran Hutan di Indonesia

Di Indonesia ada 700 desa, 6 kabupaten dan 3 propinsi yang menjadi pusat kebakaran hutan

Menkeu Mau Bantu 700 Desa Pusat Kebakaran Hutan di Indonesia
Richard Susilo
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani memperhatikan sekali dan mau membantu 700 desa di Indonesia sebagai pusat kebakaran hutan kalau mereka bisa memelihara hutan dengan baik dan memberikan penghasilan atau hal positif bagi semua pihak.

"Saya berusaha memahami kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya dekati Ibu Siti (Menteri Lingkungan Hidup) ingin tahu bagaimana sistim yang ada supaya bisa memberikan insentif kepada para daerah yang jadi pusat kebakaran hutan selama ini," papar Menkeu baru-baru ini.

Di Indonesia ada 700 desa, 6 kabupaten dan 3 propinsi yang menjadi pusat kebakaran hutan, tambahnya.

"Coba kita pikirkan, bagaimana supaya kita bisa beri mereka insentif agar hutan tidak terbakar. Kita kan punya dana alokasi buat desa, kalau perlu buat dana alokasi khusus supaya mereka pelihara hutan dan bahkan memberikan penghasilan (revenue) bagi kita semua," jelasnya lagi.

Apabila para desa itu bisa memberikan revenue bagi kita semua maka Menkeu berjanji tak sungkan untuk mentransfer uang bantuan lagi bagi para desa yang berhasil tersebut mencegah kebakaran hutan.

"Oleh karena itu kita mesti bisa membuat Design policy dengan kerjasama baik dengan departemen dalam negeri maupun kementerian lingkungan hidup, menjaga hutan agar tetap lestari, memiliki economic benefit dengan cepat dan sekaligus juga social benefit dengan baik di masa depan," tekannya lagi.

Mengkeu juga mengingatkan kalau tidak ada pemberitaan di media soal kebakaran hutan, bukan berarti tidak ada kelanjutan pemerintah memperhatikan masalah tersebut.

"Kita perlu lakukan insentif untuk mengurangi kadar CO2 emission dan kebakaran hutan beda dengan Governance dan tingkah laku. Kalau tidak ada pemberitaan bukan berarti program pemerintah berhenti. Menkeu bekerjasama dengan kementerian dalam negeri, kementerian lingkungan hidup dan menko nya guna melakukan terus program pencegahan hutan secara sistimatik," jelasnya lagi.

Selain itu Menkeu juga menyinggung soal daerah khusus ekonomi eksklusif (KEK = Kawasan Ekonomi Khusus) di banyak tempat.

"Para pengusaha asing mungkin bagus kalau masuk ke KEK dan berusaha berbisnis di sana karena memang diperuntukkan bagi kemudahan mereka juga. Urusan pabean, urusan pajak dan lainnya akan lebih simpel dan mudah kalau melakukan usaha di KEK tersebut," ungkapnya.

Pengusaha siapa pun menurutnya tidak akan dikenakan pajak kalau baru mulai berusaha.

"Pajak itu kan kalau sudah berpenghasilan sedikitnya 52 juta rupiah per tahun sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Kalau belum menghasilkan apalagi baru buka usaha ya tidak kena pajak dong," ungkapnya.

Sedangkan kalau omsetnya Rp 4,8 miliar pun akan dikenakan pajak dan itu cuma 1 persen saja, tekannya lebih lanjut.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help