Aturan Baru Perubahan Tahta Kaisar Jepang Akihito Dibuat Sangat Hati-hati

Undang-undang baru yang dibuat pemerintah Jepang untuk Kaisar Akihito (83) dilakukan dengan sangat hati-hati.

Aturan Baru Perubahan Tahta Kaisar Jepang Akihito Dibuat Sangat Hati-hati
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Yoshihide Suga 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Undang-undang baru yang dibuat pemerintah Jepang untuk Kaisar Akihito (83) dilakukan dengan sangat hati-hati. Isu yang berkembang soal pergantian Kaisar saat ini tidak benar.

"Rumor yang ada saat ini pergantian Kaisar tahun 2019 tidaklah benar," ungkap Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, Jumat (20/10/2017).

Pernyataan Suga ini sekaligus menanggapi pemberitaan koran Asahi bahwa Kaisar Akihito akan turun tahta sekitar Maret 2019 dan puteranya Naruhito akan mulai menduduki singgasana kaisar pada 1 April 2019.

Baca: Kencangnya Musik Barat Beraliran Rock Samarkan Aktivitas Perakitan Bom Bali

Sampai dengan saat ini UU Baru dan disahkan Juni 2017 hanya mengizinkan Kaisar Akihito turun tahta saja dan itu pun hanya untuk Kaisar Akihito, tidak berlaku secara umum pada Kaisar lain nantinya.

Pemerintah juga masih terus membicarakan rincian rencana abdikasi (pergantian) Kaisar Jepang, pertama kali terjadi selama dua abad ini.

UU Baru tersebut memang telah lolos parlemen secara umum, tetapi perincian (di Indonesia disebut petunjuk pelaksanaan atau peraturan pemerintah) mengenai pergantian Kaisar belum selesai dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah.

"Perincian dan segala aturan rincian tersebut masih sangat sensitif dan terlalu terburu-buru untuk disahkan saat ini," kata sumber Tribunnews.com, Sabtu (21/10/2017).

Baca: Mengaku Terima 40 Ribu Dolar Singapura, Drajat Wisnu: Tapi Pak Dirjen Sugiharto Galak

Pemerintah juga harus memikirkan seandainya terjadi sesuatu di tengah jalan sebelum mencapai tahun 2019--misalnya Kaisar meninggal--lalu bagaimana mengantisipasinya, juga menjadi bahan pemikiran.

"Apabila perincian dan jadwal pergantian disahkan sekarang atau di awal tahun depan, masih mengandung risiko yang cukup tinggi," kata sumber itu.

"Apabila sudah ada aturan tersebut disahkan lalu terjadi sesuatu mendadak perubahan misalnya Kaisar meninggal dunia di awal tahun depan, kan repot juga, menjadikan aturan itu mubazir tidak berlaku dan bahkan tampak jadi aneh," kata dia.

"Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan untuk pergantian Kaisar Akihito ini dan pemerintah Jepang berusaha menekan semua risiko hingga sekecil mungkin," ujarnya.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help