Jepang Tolong Hentikan Pendanaan Terhadap Proyek Energi Kotor di Indonesia

Pemerintah Jepang diharapkan menghentikan pendanaan terhadap proyek energi kotor di Indonesia.

Jepang Tolong Hentikan Pendanaan Terhadap Proyek Energi Kotor di Indonesia
NHK
Riki Rasi Soni sedang menjelaskan proyek tenaga batubara di Cirebon kepada pers kemarin (5/12/2017) di kementerian lingkungan hidup Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang diharapkan menghentikan pendanaan terhadap proyek energi kotor di Indonesia. Selama hal itu dilakukan, masyarakat lokal setempat proyek dilakukan, akan melakukan protes ke Jepang.

"Jepang seharusnya menghentikan pendanaan terhadap energi kotor," ungkap Dwi Sawung dari Walhi khusus kepada Tribunnews.com Rabu ini (6/12/2017) setelah kemarin melakukan jumpa pers dengan para wartawan Jepang memprotes proyek pembangkit listrik tenaga batu bara di Cirebon dan tempat lain di Indonesia yang menggunakan tenaga batu bara.

Sawung beserta dua warga Indonesia lain datang ke Jepang yaitu Riki Rasi Soni (warga Cirebon) dan Syahri Dalimunthe (Pengacara LBH) ditemani oleh para anggota NGO lingkungan hidup Jepang dari FoE Japan.

Menurut Sawung, Jepang memang memiliki energi terbarukan, namun tolonglah jangan mengekspor tenaga batu bara ke Indonesia.

"Meskipun Jepang punya teknologi energi terbarukan tapi gak masuk akal rasanya kalau Jepang mengekspor teknologi pembangkit batu bara ke Indonesia . Akan sulit mengantisipasi pemanasan global jika pembangkit batubara tetap dibangun di Indonesia," tekannya lagi.

Sementara itu Sawung juga mengungkapkan bahwa hari ini gugatan masyarakat setempat di Indramayu dikabulkan pengadilan negeri Indramayu.

"Gugatan pencabuyan ijin lingkungan PLTU Indramayu 2 juga dikabulkan hari ini oleh Pengadilan Indramayu, di mana dana PLTU tersebut berasal dari JICA (Japan International Cooperation Agency)."

Pembangkit-pembangkit besar batubara yang dibangun di Jawa tidak diperlukan, tekannya lagi.

"Mengapa tidak diperlukan? Karena supply listrik sudah berlebihan apalagi pertumbuhan ekonomi dan permintaan listrik tidak sesuai dengan perkiraan. Pembangkit ini membakar batubara yang kotor tapi listriknya pun sia-sia yang dipakai," ungkapnya lagi.

Sementara itu dari setelah mengunjungi kantor bank kerjasama internasional Jepang (JBIC) di dekat stasiun Takebashi Tokyo siang ini (6/12/2017) mereka mendapat tanggapan pihak JBIC bahwa semua yang dilakukan JBIC sudah sesuai aturan yang ada di Indonesia.

"Kami telah mengikuti peraturan yang ada di Indonesia dan semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur yang ada," ungkap pihak JBIC kepada mereka.

Protes yang dilakukan penduduk lokal Indonesia ke Tokyo ini adalah yang kedua kali, "Pertama kali kali ke Tokyo bulan Mei 2017 lalu," tekan Sawung lebih lanjut.

Pihak Walhi, menurut Suwung juga punya hak menuntut ke pengadilan di Jepang dan diakui oleh pihak Jepang.

"Misalnya di waktu lalu kita pernah melakukan tuntutan ke pengadilan di Tokyo kasus PLTA Kotopanjang Sumatera Barat dengan proses sangat panjang akhirnya kalah," paparnya lagi.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help