Parlemen Australia Setujui Pernikahan Pasangan Homoseks dan Lesbian

Sebagian besar anggota parlemen memilih mengubah Undang-Undang Perkawinan, delapan hari setelah hasil yang sama di Senat.

Parlemen Australia Setujui Pernikahan Pasangan Homoseks dan Lesbian
M ANSHAR/M ANSHAR (AAN)
Terpidana kasus liwath (homoseksual) menjalani hukuman cambuk di halaman Masjid Syuhada, Desa Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (23/5/2017). MT (23) asal Sumatera Utara dan pasangannya MH (20) asal Bireuen, yang ditangkap warga di kawasan Rukoh, Darussalam beberapa waktu lalu itu divonis hukuman masing-masing 85 kali cambuk di depan umum. SERAMBI/M ANSHAR 

TRIBUNNEWS.COM, SYDNEY - Pernikahan sesama jenis seperti kaum homoseks dan lesbian akan menjadi legal di Australia setelah sebuah RUU disahkan di parlemen Australia.

Sebagian besar anggota parlemen memilih mengubah Undang-Undang Perkawinan, delapan hari setelah hasil yang sama di Senat.

Pemungutan suara tersebut memulai perayaan langsung di parlemen, gemuruh tepuk tangan, bahkan dinyanyikannya sebuah lagu.

Hasil regulasi ini mengakhiri  perdebatan yang sengit mengenai masalah ini selama lebih dari satu dekade.

"Hari yang indah untuk cinta, untuk kesetaraan, untuk penghormatan. Australia telah melakukannya," kata Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull.

Undang-undang tersebut meluncur melalui parlemen tanpa amandemen setelah warga Australia mendukung reformasi tersebut dalam sebuah jajak pendapat nasional sukarela.

Gubernur Jenderal Australia diperkirakan akan menyetujui RUU tersebut dalam beberapa hari mendatang, menandai diberlakukannya undang-undang secara resmi.

Anggota parlemen tampak emosional berpelukan satu sama lain sebelum para pendukung undang-undang ini mulai bernyanyi "Saya, Anda, kami warga Australia".

Sebelumnya, banyak pendukung peraturan undang-undang pernikahan sejenis berkumpul di halaman luar gedung parlemen. Mereka termasuk advokat perkawinan sesama jenis ternama, termasuk mantan perenang Olimpiade Ian Thorpe dan komedian lokal Magda Szubanski.

Lebih dari 100 anggota parlemen telah berbicara mengenai undang-undang tersebut setelah diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help