Besok Setagaya Jepang Munculkan Peraturan Akhiri Diskrimisasi Kewarganegaraan, Akui Nikah Sejenis

Dewan pemda setempat akan membentuk sebuah komite yang akan menangani keluhan publik tentang diskriminasi

Besok Setagaya Jepang Munculkan Peraturan Akhiri Diskrimisasi Kewarganegaraan, Akui Nikah Sejenis
Asahi
Anggota dewan masyarakat Setagaya rapat 26 Feb 2018 menyetujui rancangan peraturan anti rasial di Setagaya Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Anggota dewan masyarakat wilayah Setagaya Tokyo sepakat menyetujui rancangan peraturan  untuk melindungi minoritas rasial, etnis dan seksual dari praktek-praktek diskriminatif. Sebuah langkah yang terpuji dari para ahli hak asasi manusia sebagai suatu kemajuan. Sekaligus mengakui pernikahan sesama jenis, dan draf peraturan mencakup minoritas seksual.

"Daerah Setagaya di Tokyo yang banyak orang kalangan elit ini mulai mengakui pernikahan sesama jenis, mungkin yang kedua setelah Shibuya," ungkap sumber Tribunnews.com Kamis ini (1/3/2018).

Dewan pemda setempat akan membentuk sebuah komite yang akan menangani keluhan publik tentang diskriminasi dan memberi saran kepada walikota tentang tindakan apa yang harus diambil.

Sebuah komite berdiri dari majelis dewan Setagaya menyetujui draf tersebut pada 26 Februari. Majelis tersebut diharapkan akan mengadopsi peraturan tersebut pada sesi paripurna pada tanggal 2 Maret besok, dan kemungkinan akan mulai berlaku pada bulan April 2018.

"Saya belum pernah mendengar peraturan yang dimaksudkan untuk mengakhiri diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan dan ras dan akan menciptakan sebuah sistem untuk menangani keluhan," kata pengacara Kim Chang-ho, etnis Korea generasi ketiga dan anggota sebuah organisasi nonpemerintah yang melindungi hak asasi manusia warga asing di Jepang.

Tata cara akan membantu mengumpulkan bukti saat korban menyerukan tindakan atas masalah diskriminatif, "Saya berharap  standar ini akan menyebar secara nasional," kata Kim lagi.

Kotamadya lain memiliki komite manajemen pengaduan, namun mereka menangani kasus diskriminasi seksual.

Panitia Setagaya Ward terdiri dari tiga anggota yang akan bertindak sebagai penasihat walikota.

Meskipun draf tersebut tidak berisi tindakan hukuman terhadap pelaku, namun dalam peraturan baru  itu memungkinan tindakan hukuman yang dapat dilakukan.

Dewan dapat menolak mengizinkan kelompok-kelompok ucapan kebencian untuk menggunakan ruang publik dan fasilitas untuk demonstrasi dan pertemuan.

Demikian juga ingin memastikan kebutuhan kelompok minoritas seksual dan kelompok lainnya terpenuhi saat mereka menggunakan fasilitas umum.

Selain itu, dewan bisa mengeluarkan instruksi "perbaikan" kepada tuan tanah yang menolak menyewakan apartemen kepada pihak  minoritas, dan juga orang-orang yang bertanggung jawab atas grafiti diskriminatif atau video online.

Shigenori Nakagawa, seorang pengacara yang terlibat dalam perlindungan hak-hak minoritas seksual, memuji tindakan dewan tersebut.

"Di tengah masyarakat di mana diskriminasi dan stereotip tentang minoritas seksual berakar kuat, sangat penting untuk secara jelas menentukan aturan sosial  yang mendasar," kata Nakagawa.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help