Ditangani Perusahaan China, 67.000 Data Pensiun Warga Jepang Bocor

Perusahaan tersebut men-subkontrakkan ke perusahaan lain milik keturunan China yang berarti melanggar kontrak bisnis input data Kementerian Kesehatan.

Ditangani Perusahaan China, 67.000 Data Pensiun Warga Jepang Bocor
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Kantor Dana Pensiun Jepang di Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pada bulan Agustus tahun lalu, Japan Pension Organization (JPO) mempercayakan perusahaan pengolahan informasi di daerah Toshima-ku Tokyo untuk memasukkan informasi pribadi dengan jumlah sekitar 5 juta data pendapatan tahunan.

Perusahaan tersebut men-subkontrakkan ke perusahaan lain milik keturunan China yang berarti melanggar kontrak bisnis input data Kementerian Kesehatan, Perburuhan dan Kesejahteraan dari JPO.

Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, misalnya, perusahaan ini membagikan beberapa data ke pedagang China dan mempercayakan bisnis inputnya.

Informasi pribadi ini mengenai penerima dana pensiun publik untuk menerima potongan pajak penghasilan.

Baca: Tangisan Pilu Cucu Pertama Bagai Pertanda Zaini Dieksekusi Pancung

Berdasarkan kontrak antara organisasi pensiunan (JPO) dan perusahaan pengolahan informasi ini, untuk melindungi informasi pribadi, melarang melakukan sub-kontrak kepada perusahaan lain.

Profesor Tetsutaro Uehara dari Sekolah Ilmu Informasi dan Teknik Universitas Ritsumeikan--yang akrab dengan perlindungan informasi pribadi--mengomentari, "Informasi pribadi yang dikumpulkan oleh negara pada dasarnya diperlukan untuk ditangani secara ketat, dan jika didelegasikan ke kontraktor pihak ketiga, tentu ada pengaturan sangat ketat pula. Mungkin hal itu tidak tercapai sehingga terjadi pelanggaran."

Pihak pemerintah, menurutnya harus mengecek sampai detil kontraktor yang akan melakukan kegiatan atau pekerjaan yang diminta pemerintah, apakah memang kredibel atau tidak melihat track record-nya.

Menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, fakta bahwa informasi pribadi yang bocor dari vendor China ke luar belum dikonfirmasi sejauh ini.

Baca: Jokowi Gagal Selamatkan Muhammad Zaini dari Eksekusi Mati

Sedangkan untuk perusahaan pengolahan informasi ini setidaknya 67.000 data telah diproses untuk dapat menerima pemotongan pajak penghasilan, dan ini adalah situasi dimana hanya pensiun yang kurang dari yang semula dapat menerima.

Dari pihak JPO mengungkapkan bahwa mereka sedang menyelidiki informasi rinci seperti hubungan dengan sub-kontraktor China tersebut.

Sementara perusahaan pengolah informasi mengatakan "Saya tidak bisa berkomentar dulu saat ini."

Pihak JPO sedang menyelidiki lebih lanjut dan menahan diri untuk tidak berkomentar.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help