Mantan Dirjen Pajak Jepang: PM Abe dan Isterinya Tak Pengaruhi Keputusan Moritomo Gakuen

PM Jepang dan isterinya tak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan Moritomo Gakuen

Mantan Dirjen Pajak Jepang: PM Abe dan Isterinya Tak Pengaruhi Keputusan Moritomo Gakuen
Richard Susilo
Nobuhisa Sagawa (60) mantan Kepala Badan Perpajakan Nasional Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan Dirjen Pajak Nobuhisa Sagawa (60) yang menjadi berita utama hari ini (27/3/2018) di Jepang bersaksi di parlemen Jepang, menyatakan bahwa PM Jepang Shinzo Abe dan isterinya tidak mempengaruhi keputusan pihak kementerian keuangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus Moritomo Gakuen di Osaka.

"PM Jepang dan isterinya tak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan Moritomo Gakuen. Saya juga dengar ada di parlemen ini saat PM Jepang menyatakan akan mengundurkan diri bila memang terbukti ada kaitan dengan Moritomo Gakuen. Tapi hal itu sama sekali tak pengaruhi kerja kita di kementerian yang pada hakekatnya kita para birokrat yang memutuskan," tekan Sagawa dalam kesaksian sukarelanya.

Sagawa diminta kesaksiannya karena terkait penulisan kembali sedikitnya 14 halaman laporan dengan menghapus nama Akie Abe (isteri PM Jepang) yang tadinya tertulis di laporan pertama.

Penulisan kembali ini dianggap tindak pidana dan bisa masuk penjara. Olehkarena itu tim kejaksaan khusus menyelidiki kasus penulisan kembali ini, siapa yang menyuruh, apa maksudnya, mengapa dilakukan.

Sagawa dalam kesaksiannya banyak mengacu kepada proses penyelidikan sehingga dia tak bisa memberikan kesaksian lebih lanjut atas kasus dan keterkaitan dengan dengan penulisan kembali laporan dari kementerian keuangan tersebut.

Orang pertama yang membuat laporan telah bunuh diri 7 Maret lalu dan Sagawa pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak Jepang tanggal 9 Maret 2018. Sejak saat itu terutama mulai Minggu 11 Maret Wakil PM Jepang yang juga Menteri Keuangan Taro Aso membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki kasus penulisan kembali tersebut.

Kasusnya Juni 2016 Moritomo Gakuen membeli tanah seluas 8.770 meter persegi itu seharusnya 959 juta yen per bulan Mei 2016, ternyata hanya dibayar 134 juta yen atau sekitar 10 persen dari harga pasar.

Sementara Pemda Toyonaka membeli tanah dengan luas 9.492 meter persegi di sampingnya dengan harga 1,423 miliar yen.

Sekitar 800 juta yen didiskon sebagai biaya pemindahan sampah dan menurut pengakuan Kagoike awal sampah akhirnya ditanam 9 meter yang ternyata bohong, permintaan kepada kontraktor sampah dari Kagoike agar melaporkan demikian.

Belakangan terbongkar banyak sekali halaman laporan Kementerian Keuangan di re-write oleh pejabat yang bersangkutan pembuat laporan tersebut dan 7 Maret lalu pejabat itu bunuh diri.

Sejak saat itu kasus ini mendapat perhatian Wakil PM Jepang Taro Aso yang mengakui mengetahui hal re-write ini sejak Sabtu (10/3/2018) dan meminta semua hal diselidiki kembali terkait re-write dokumen tersebut.

"Apa alasannya dan mengapa dilakukan re-write, kita semua tentu ingin tahu dan saya juga ingin tahu. Jadi harus dibongkar sampai detil kasus ini," kata Shinjiro Koizumi, wakil Sekjen partai liberal (LDP) calon PM Jepang.

Kasus Moritomo Gakuen awalnya diungkapkan Asahi Shimbun sehingga besar seperti sekarang. Namun sumber Tribunnews.com mengungkapkan hal itu dilakukan karena ada yang "menumpangi" dari kalangan oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan PM Jepang Shinzo Abe.

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help