Menko PMK Bahas Kurikulum Islam Moderat Bersama Grand Sheikh Al Azhar

Pembahasan dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran paham radikal dan mencetak dai-dai yang menyebarkan Islam moderat.

Menko PMK Bahas Kurikulum Islam Moderat Bersama Grand Sheikh Al Azhar
ISTIMEWA
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Grand Sheikh Al-Azhar, Prof Dr Ahmad Mohamed Tayeb. 

TRIBUNNEWS.COM, MESIR-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani membahas rencana kerja sama pembangunan Islam bersama Grand Sheikh Al-Azhar, Prof Dr Ahmad Mohamed Tayeb, di Kairo, Kamis (26/4/2018).

Pembahasan dilakukan untuk meminimalisasi penyebaran paham radikal dan mencetak dai-dai yang menyebarkan Islam moderat.

"Pemerintah ingin mengembangkan kurikulum Islam yang moderat di Indonesia, yang dimulai sejak SD hingga perguruan tinggi. Al Azhar bisa berperan aktif dalam pengembangan kurikulum tersebut," ujar Menko PMK yang didampingi Dubes RI untuk Mesir, Helmy Fauzy, dan Deputi Menko PMK bidang Pendidikan dan Agama.

Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu mengapresiasi komitmen Al Azhar mengirim pengajar dai ke Indonesia dan menyediakan beasiswa untuk para ustaz. Saat ini, ada sekitar 4.600 mahasiswa Indonesia yang belajar di Al Azhar. Puan menyampaikan rasa bangganya karena banyak alumni Al Azhar menjadi tokoh masyarakat saat kembali ke Indonesia.

Adapun Grand Sheikh mengimbau mahasiswa Indonesia tidak terpengaruh kelompok-kelompok menyimpang dan radikal. Dia juga berharap pemerintah Indonesia memberikan beasiswa pada 607 mahasiswa yang saat ini tinggal di luar asrama Al Azhar.

"Hal ini penting untuk memantau mahasiswa agar tidak terpengaruh kelompok-kelompok yang tidak jelas," ujar Grand Sheikh.

Grand Sheikh menerima undangan Menko Puan pada Al Azhar untuk berkontribusi terhadap gagasan pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagai pengembangan Islam Moderat.

Universitas Islam Internasional Indonesia dibangun pemerintah Indonesia di lahan 142,5 hektare dan ke depannya diharapkan menjadi pusat kajian Islam internasional dan tempat mempelajari peradaban Islam bagi seluruh mahasiswa dari dalam dan luar negeri.

Oleh karena itu, sebut Menko PMK, kampus tersebut akan membutuhkan tenaga pengajar yang kompetitif di bidangnya, sehingga terbuka peluang melakukan kerjasama dengan para ulama untuk ikut mengembangkan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Menko PMK berharap agar ada orang Indonesia yang juga mendalami ilmu agama khususnya terkait dengan fatwa.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help