BBC

Torehkan sejarah di usia 92 tahun, Mahathir Mohamad hadapi tantangan sebagai PM baru Malaysia

Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia dengan janji menghapuskan pajak barang dan jasa yang dianggap memberatkan rakyat

Mahathir Mohamad resmi menjadi perdana menteri ketujuh Malaysia mewarisi kondisi yang tidak terlalu cemerlang, sementara terikat janji-janji untuk meringankan beban rakyat sebagaimana tertuang dalam manifesto politik Pakatan Harapan.

Pakatan Harapan merupakan aliansi oposisi yang dinakhodainya dan kemudian mengantarkannya kembali ke kursi perdana menteri setelah ditinggalkannya tahun 2003 lalu.

Ketika berkuasa sebelumnya selama 22 tahun dengan kendaraan UMNO -komponen terbesar dalam koalisi Barisan Naisonal- Mahathir Mohamad dikenal memerintah tanpa kompromi dan juga dilaporkan tidak mentolelir pembangkangan.

Tantangan utama

Kini zaman sudah berubah dan ia telah berjanji untuk berubah pula. Akan tetapi mantan orang kuat di Malaysia itu diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan besar.

Yang pertama, karena baru kali ini Malaysia mengalami perubahan pemerintah, tantangan utama adalah menghadapi birokrasi dan institusi kerajaan yang selama 61 tahun belakangan hanya mengenal satu pemerintahan di bawah Barisan Nasional.

"Kalau dilihat rezim yang lama itu merupakan rezim yang sudah sebatin dengan Barisan Nasional.

"Cuma yang melegakan adalah ketika kepala Kepolisian Negara membuat pernyataan bahwa polisi akan bersikap netral dan memastikan keselamatan terkawal (terjamin)," papar dosen politik dari Universitas Malaya, Profesor Mohammad Redzuan Othman.

Dengan demikian, tantangan utama Mahathir Mohamad adalah bagaimana memastikan proses undang-undang dan proses yang berkaitan dengan urusan harian sebuah negara demokrasi berjalan lancar.

Tantangan kedua, masih menurut Profesor Mohammad Redzuan Othman, adalah wewujudkan janji menghapuskan pajak barang dan jasa (GST) dalam tempo 100 hari pertama pemerintahan Pakatan Harapan.

Janji itu termuat dalam manifesto pemilihan umum yang dibuat oleh gabungan oposisi tersebut. Ini ditempuh sebagai tanggapan atas keluhan rakyat Malaysia tentang peningkatan biaya hidup seiring dengan pemberlakukan pajak barang dan jasa 6% mulai 1 April 2015.

Halaman
1234
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help