Lansia Tuntut Pemerintah Jepang Karena Uang Kesejahteraan Sosialnya Diturunkan Dianggap Melanggar UU

Kelompok ini juga mencari kompensasi dari pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

Lansia Tuntut Pemerintah Jepang Karena Uang Kesejahteraan Sosialnya Diturunkan Dianggap Melanggar UU
NHK
Para lansia berunjuk rasa Senin (14/5/2018) setelah mengajukan tuntutan ke pengadilan Tokyo 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Para warga Jepang usia 30 tahun hingga 90 tahun sebanyak 40 orang bersama pengacaranya, kemarin, Senin (14/5/2018) berunjuk rasa sekaligus memasukkan tuntutan mereka ke pengadilan Tokyo karena uang jaminan kesejahteraan sosialnya diturunkan yang dianggapnya melanggar UU mengenai jaminan kesejahteraan minimum untuk kehidupan di Jepang

"Tunjungan  kesejahteraan, saat ini lebih rendah dari nilai standar  biaya hidup seperti biaya makanan dan tagihan utilitas diturunkan sedikitnya  sebesar 10% dibandingkan  dengan alasan karena penurunan harga," ungkap pengacara Tetsuhiko Kuroiwa.

Penggugat menuntut pembatalan pengurangan yang dilakukan oleh pemerintah kota Tokyo karena melanggar Konstitusi menjamin kehidupan sehat dan budaya minimum, tambahnya.

Kelompok ini juga  mencari kompensasi dari pemerintah nasional dan pemerintah daerah.

Akira Yagi, 92, seorang penggugat yang melakukan jumpa pers, mengimbau, "Saya tidak dapat membeli kembali peralatan listrik apabila rusak, saya tidak tahan bahkan jika saya ingin membaca buku, saya jadi susah. Mereka tampaknya tidak berpikir secara budaya Jepang pemerintahan ini."

Diperkirakan biaya kesejahteraan para lansia semakin turun lagi 25% pada musim gugur tahun ini.

"Hal ini jelas merupakan kebijakan sulit untuk memukul hidup kita," tambah Kuroiwa lagi.

Tentang pengaduan tersebut,  Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan, Departemen Sosial dan Divisi Perlindungan Jepang memberikan tanggapan.

"Kami mencoba membuat tingkat kesejahteraan masuk akal dengan mempertimbangkan penurunan di masa lalu, dan kami ingin secara konkret menegaskan legalitasnya di pengadilan."

Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help