BBC

Mahathir Mohamad: Polisi beralasan geledah rumah mantan PM Najib Razak

PM baru Malaysia, Mahathir Mohamad, membela kepolisian yang secara maraton menggeledah kediaman pribadi Najib Razak yang dilaporkan terkait

Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad, membela tindakan kepolisian yang menggeledeh rumah dan apartemen pribadi mantan Perdana Menteri Najib Razak di Kuala Lumpur secara maraton mulai dari Rabu malam hingga Kamis (17/05).

Mahathir mengatakan penggeledahan rumah pribadi mantan penguasa yang baru saja kalah dalam pemilu Rabu lalu (09/05) merupakan prosedur operasional standar dan semestinya kepolisian memiliki alasan.

"Saya pun tak dapat maklumat (pemberitahuan mengenai penggeledahan). Ini kerja kepolisian. Saya percaya serbuan (penggeledahan) dilakukan karena polisi mempunyai cukup alasan untuk melaksanakannya," kata Mahathir.

Hal itu disampaikannya kepada pers, Kamis (17/05), setelah mengikuti rapat Pakatan Harapan, aliansi partai-partai oposisi yang kini dipimpinnya dan yang berhasil menumbangkan koalisi Barisan Nasional.

Hingga kini pihak berwenang belum mengumumkan perkara yang dihadapi Najib Razak terkait dengan penggeledahan, namun sejumlah laporan menyebutkan tindakan polisi itu berhubungan dengan penyelidikan terkait skandal korupsi di badan investasi negara Malaysia, 1MDB.

Najib Razak menerima dana US$681 juta di rekening pribadinya menjelang pemilihan umum Malaysia pada tahun 2013 lalu.

'Tanpa pandang bulu'

Dalam kesimpulan penyelidikan, jaksa agung ketika itu, Mohamed Apandi Ali, mengatakan dana itu merupakan 'sumbangan pribadi' dari keluarga kerajaan Arab Saudi yang ditransfer antara akhir Maret dan awal April 2013.

Najib pun dinyatakan bebas dari tuduhan korupsi namun sejumlah pihak memperkirakan dana itu berasal dari 1MDB yang didirikan oleh Najib Razak.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad telah berjanji untuk membuka kembali kasus itu dan kepolisian diberi mandat agar mengungkap semua pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.

"Kita beri tugas kepada polisi untuk menyiasat semua kasus pidana tanpa memandang siapa yang terlibat dan terpulang kepada mereka yang menjalankan penyelidakan," papar PM Mahathir.

Halaman
123
Sumber: BBC Indonesia
BBC
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help