Politisi Cantik Asal Jepang Dapat Kritikan Keras Gara-gara Tulisan 'LGBT Tidak Berproduksi'

Politisi cantik anggota parlemen Jepang dari Partai Liberal (LDP), Mio Sugita (51) mendapat kritikan keras dari masyarakat.

Politisi Cantik Asal Jepang Dapat Kritikan Keras Gara-gara Tulisan 'LGBT Tidak Berproduksi'
Istimewa
Mio Sugita (51) anggota parlemen Jepang dari Partai Liberal (LDP) bersama PM Jepang Shinzo Abe (kiri). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Politisi cantik anggota parlemen Jepang dari Partai Liberal (LDP), Mio Sugita (51) mendapat kritikan keras dari masyarakat karena tulisannya di majalah bulanan Juli lalu.

Di majalah itu Mio Sugita menuliskan kalangan LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) tidak berproduksi.

Pernyataan Nio Sugita ini disayangkan oleh Menteri Pemberdayaan Wanita Jepang, Seiko Noda.

"Sayang sekali tulisannya seperti itu, mestinya tak perlu menyinggung soal kata berproduksi ya," kata Menteri Pemberdayaan Wanita Jepang, Seiko Nota, Jumat (3/8/2018).

Baca: Baihaqi Meregang Nyawa di Tangan Sang Adik Gara-gara Pukul Ayahnya

Pernyataan Sugita dianggap Noda sebagai pernyataan berbau diskriminasi dan prasangka buruk.

"Saya rasa tidak tepatlah kata-katanya seperti itu," ujar dia.

Majalah Shinpo edisi Agustus 2018 yang terbit bulan Juli lalu memuat tulisan Sugita mengenai LGBT.

Berikut isi tulisan Sugita:

"Misalnya, jika pajak digunakan untuk dukungan pengasuhan anak dan perawatan ketidaksuburan untuk pasangan yang tidak memiliki anak-anak, ada pembenaran untuk menggunakan uang untuk menetralkan angka kelahiran yang menurun."

Baca: Oknum Satpol PP yang Terciduk Istrinya di Hotel Bakal Kena Sanksi

"Tetapi bisakah Anda setuju menggunakan pajak untuk beberapa LGBT? Mereka tidak membuat anak, artinya, tidak ada "produktivitas".

"Apakah tidak apa-apa untuk memberikan pajak ke sana."

"Meskipun demikian, setiap kali pemerintah mengumumkan peraturan atau pedoman tentang LGBT, ada media massa yang akan muncul, sehingga disalahpahami bahwa politisi ingin kebijakan yang populer saja."

"Sebenarnya masuk akal. Penulisan Sugita tersebut sebenarnya jelas untuk pemberian pajak kepada ibu yang punya anak, untuk kesejahteraan anak jauh lebih penting ketimbang pemberian pajak kepada orang LGBT," kata sumber Tribunnews.com, Jumat (3/8/2018).

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help