Anak Perusahaan Kurir Terbesar di Jepang Diperiksa Kementerian Transportasi

Yamato Home Convenience, anak perusahaan kurir terbesar di Jepang, Yamato Holdings, diduga mengenakan tarif tinggi atas pengiriman barang.

Anak Perusahaan Kurir Terbesar di Jepang Diperiksa Kementerian Transportasi
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Logo Kuroneko Yamato di kantor pusat. 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Yamato Home Convenience, anak perusahaan kurir terbesar di Jepang, Yamato Holdings, diduga mengenakan tarif tinggi atas pengiriman barang selama dua tahun terakhir.

Sampai dengan Juni 2018 Yamato Home Convenience telah menarik biaya 1,7 miliar yen dari 2.600 perusahaan.

"Penggerebekan dilakukan pihak Kementerian Transportasi ke kantor pusatnya kemarin danhari ini untuk mempelajari dan kemungkinan menyita dulu berbagai dokumen yang diduga sebagai bukti pengenaan tarif berlebihan atas pengiriman barang khususnya bagi pihak yang melakukan perpindahan rumah atau lokasi dari satu tempat ke tempat lain," ungkap sumber Tribunnews.com, Jumat (10/8/2018).

Kantor Yamato Home Convenience di dalam kantor pusat Yamato Holdings Corporation, di Chuo-ku Tokyo, kemarin siang hingga jam 5 sore diperiksa pihak Kementerian Transportasi sehingga suasana kantor menjadi agak tegang mengingat karyawan tak boleh menyentuh daerah pemeriksaan.

Sejauh ini, pihak Kementerian Transportasi menemukan 123 dari 128 kantor cabang perusahaan tersebut melakukan tagihan berlebihan kepada konsumennya.

"Pihak Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi akan mengusut latar belakang dan kegiatan secara ilegal tersebut sampai detil," tambahnya.

Baca: Mahfud MD Kaget Tak Jadi Cawapres Jokowi, Sempat Menunggu di Restoran Sebelum Akhirnya Pulang

Hari Jumat ini pihak kementerian juga akan melanjutkan pemeriksaan dan mengunjungi kantor tersebut termasuk ke berbagai anak perusahaannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan nanti akan dilakukan sanksi administratif terhadap perusahaan berupa antara lain denda yang cukup mahal.

Menanggapi hal tersebut pihak Yamato Holding menyampaikan akan bekerjasama dengan pihak kementerian dalam penyelidikan yang dilakukan saat ini.

Perusahaan di Jepang, terutama menyangkut kepentingan banyak orang pada usaha besar seperti Yamato Holdings, dilarang seenaknya untuk menaikkan sendiri tarif kirimannya.

Sebelum kenaikan dilakukan seharusnya melaporkan rencana dan mendapat persetujuan dari pihak Kementerian Transportasi terlebih dulu.

Kasus ini dengan sepihak menaikkan tarif biaya kiriman terutama untuk hikkoshi (pengiriman perpindahan lokasi pemilik rumah ke tempat lain) sehingga dianggap melanggar ketentuan pemerintah.

Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help