Efektivitas Upaya Mitigasi Bencana Alam di Indonesia Dibahas Bersama Jepang Lewat Internet

Sebuah diskusi online internet mengenai efektivitas upaya bencana alam di Indonesia dilakukan di Indonesia maupun di Jepang secara bersamaan, Rabu.

Efektivitas Upaya Mitigasi Bencana Alam di Indonesia Dibahas Bersama Jepang Lewat Internet
Koresponden Tribunnews.com/Richard Susilo
Diskusi online PCI-NU Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo di Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Sebuah diskusi online internet mengenai efektivitas upaya bencana alam di Indonesia dilakukan di Indonesia maupun di Jepang secara bersamaan, Rabu (10/11/2018).

"Diskusi dibuka dengan paparan Riyanti Djalante staf pengajar di Universitas PBB Tokyo, mengenai sejarah disaster framework dan dilanjutkan dengan masuk ke dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) yang menyebutkan adanya tujuan dan prioritas yang mesti dieksekusi oleh stakeholder untuk penanganan dan pengurangan risiko bencana," ungkap Miftakhul Huda, pimpinan pengurus NU di Jepang.

Kemudian bahasan melebar dengan pemaparan mengenai isu dalam implementasi SFDRR terkait dengan good governance dan citizen knowledge yang diutarakan oleh Rifa'i Mardin Dosen Perencanaan Urban Universitas Tadulako dan Iswar Abidin Program Manager Pengurangan Risiko Bencana di LPBI-NU sebagai orang yang pernah terlibat langsung dalam masalah penataan kota dan penanggulangan bencana.

Baca: Abu Jenazah Dewa Yoga Diarak di Sungai Jalani Prosesi Pengabenan

Secara khusus, permasalahan good governance dalam pengimplementasian SFDRR dan tanggap bencana terjadi karena beberapa aspek, yakni kurang terintegrasinya sistem dan juga koordinasi antar badan/instansi dalam memitigasi dan merespon bencana.

Iswar menambahkan, dalam hal ini ego sektoral masih muncul dominan sehingga isu tanggap bencana pun menjadi “stand alone issue” yang berjalan sesuai dengan program masing-masing dinas/badan pemerintah.

Baca: Istri Meninggal Dunia, Indro Warkop Curahkan Isi Hati, Kehilangan Kekuatan Hingga Janjinya

Maka tak heran terjadi tumpang tindih wewenang dan ketidak-efisienan dalam upaya eksekusi program ke masyarakat.

Itu pula yang juga menjadi isu dalam hal tsunami early warning system sebagaimana disampaikan Riyanti.

"Secara teknologi, Indonesia sebenarnya sudah melakukan instalasi baik secara lokal, regional, dan bahkan global untuk bisa mendeteksi potensi terjadinya tsunami. Namun, lagi-lagi masalah wewenang untuk memutuskan potensi tsunami menjadi tarik-ulur kepentingan antara badan daerah atau nasional. Dalam hal ini BNPB, BPBD, BMKG, dan sebagainya kurang bisa berkoordinasi dengan baik untuk bisa mewujudkan end-to-end early warning system yang terintegrasi dan handal," kata Riyanti.

Baca: Anggota Yakuza Jepang Mulai Memasuki Pasar Tenaga Kerja Konstruksi

Namun, di balik permasalahan itu, sebenarnya secara regulasi Indonesia sudah siap dalam menghadapi bencana.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved