Susul Tiongkok, Vladimir Putin Kini Siap Kontrol Internet Rusia

Mereka khawatir hal itu hanya akan meningkatkan sensor pemerintah terhadap kehidupan mereka

Susul Tiongkok, Vladimir Putin Kini Siap Kontrol Internet Rusia
Engadget
Undang-undang (UU) yang akan memperketat kendali pemerintah atas akses internet di negara itu menuai kritik keras dari warga Rusia 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu kemarin telah menandatangani Undang-undang (UU) yang akan memperketat kendali pemerintah atas akses internet di negara itu.

UU yang baru tersebut nantinya mengharuskan penyedia layanan internet di Rusia untuk tidak terhubung dengan server asing.

Baca: Anna Khramstova, Pengawal Cantik Vladimir Putin yang Terlatih Membunuh Lawan

Sekaligus menyerukan penciptaan sistem domain nasional yang akan memungkinkan negara itu tetap berada pada kondisi online, meskipun terputus dari layanan internet global.

Menurut Financial Times, UU itu rencananya mulai diberlakukan pada 1 November mendatang.

Dikutip dari laman www.engadget.com, Kamis (2/5/2019), Pejabat Rusia kali pertama menyerahkan draft RUU tersebut pada Desember lalu sebagai tanggapan atas strategi siber Amerika Serikat (AS) setelah Pemilihan Presiden pada 2016 lalu.

RUU itu pun menuai kritik keras dari kelompok-kelompok kebebasan sipil dan warga Rusia.

Mereka khawatir hal itu hanya akan meningkatkan sensor pemerintah terhadap kehidupan mereka.

Survey yang didanai oleh pemerintah menemukan data bahwa 52 persen warga Rusia tidak menyetujui RUU tersebut.

Perlu diketahui, saat ini kebebasan internet di Rusia sudah dalam kondisi suram, pemerintah negara itu telah memblokir situs web, membatasi penggunaan VPN, hingga menuduh media yang menerima dana asing sebagai 'agen asing'.

Pada tahun lalu, pengadilan Rusia memutuskan bahwa negara tersebut diizinkan melarang aplikasi pesan terenkripsi, Telegram digunakan di Rusia.

Dalam laporan 'Freedom on the Net' pada 2018 lalu, mengklasifikasikan Rusia sebagai negara yang 'tidak gratis'.

Baca: CyberFest BSSN 2019: Bangun Ketahanan Siber di Era Milenial

Hal itu berdasar pada upaya yang dilakukan oleh anggota parlemen Rusia dalam membatasi konten secara terus menerus.

Selain itu Rusia juga tetap menjaga 'identitas online' mereka agar selalu 'tanpa nama'.

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved