Senior Ekonom ADBI Ungkap Banyak Peluang Indonesia Ajukan Usulan di Pertemuan G20 Jepang

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Senior ekonom Institut Bank Pembangunan Asia (ADBI), Nella Sri Hendriyetty, dan Former Deputy Director untuk G20, karyawan kementerian keuangan Indonesia, melihat banyaknya peluang bagi Indonesia menyampaikan berbagai usulan dalam G20 mendatang di Osaka Jepang.

"Indonesia bisa memperoleh keuntungan atau manfaat banyak dalam pertemuan G20 mendatang misalnya soal bill tax collection, infrastruktur di mana kini swasta dapat lebih mudah lagi berpartisipasi dalam pembangunan di suatu negara berkat usulan adanya standar yang dibuat bagi investasi di anggota negara G20," ungkap Nella Sri Hendriyetty kepada Tribunnews.com, Senin (24/6/2019).

Baca: Jajak Pendapat Kompas: 70,5 Persen Responden Yakin Hakim MK Independen dalam Memutus Perkara

Infrastrukrur dan aset ada general guidance-nya. Dengan standar yang ada maka menurut Nella, pihak swasta akan lebih mudah ikut dalam investasi dari sebuah negara, karena APBN suatu negara saja tidak cukup untuk mengembangkan negara tersebut, jadi perlu partisipasi dari swasta juga agar lebih mudah.

"Kesederhanaan investasi itu lah yang harus dibuat sehingga investasi asing bisa masuk dengan mudah di sebuah negara ikut dalam pembangunan yang lebih baik lagi," kata Nella.

Forum Pertemuan G20 ini menurut Nella memudahkan Indonesia untuk melakukan pendekatan dengan berbagai negara.

"Berbagai kepala negara bertemu sehingga lebih memudahkan pertemuan bilateral di dalam forum internasional tersebut," ujarnya.

Sebagai contoh Nella juga menambahkan keterangan bahwa Indonesia baru bergabung ke dalam Financial Action Task Force (FATF) sejak 2013.

"Dengan bergabung ke dalam FATF lebih memudahkan Indonesia perbaiki sistem negara kita terutama mengenai adanya kecenderungan pencucian uang (money laundering) bisa diantisipasi dengan baik. Diskusi kebijakan bisa dilakukan dengan lebih baik antar negara tersebut dan hal ini disadari sebagai masalah dunia yang tidak mudah memang," ujarnya.

FATF tersebut atau Gugus Tugas Aksi Keuangan, juga dikenal dengan nama Prancis, Groupe d'action financière, adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 atas prakarsa G7 untuk mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang.

Pada tahun 2001 mandatnya diperluas untuk mencakup monitoring pendanaan anti terorisme.

Kantor pusatnya di dalam gedung OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) di Kota Paris Perancis.