Jaga Keberagaman dan Kuatkan Persatuan Melalui Pencegahan Konflik Humanis dan Persuasif

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu bertemakanal Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju”.

Jaga Keberagaman dan Kuatkan Persatuan Melalui Pencegahan Konflik Humanis dan Persuasif
Kemenko PMK
Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu bertemakan “Revolusi Mental Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju” yang merupakan rangkaian acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental diselenggarakan di Hotel Peninsula, Manado Sulawesi Utara (27/10/2018), dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu bertemakan “Revolusi Mental Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Untuk Indonesia Maju” yang merupakan rangkaian acara Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental diselenggarakan di Hotel Peninsula, Manado Sulawesi Utara (27/10/2018).

Rembuk ini merupakan ajang diskusi dan evaluasi mengenai implementasi Gerakan Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Acara Rembuk Nasional ini menghadirkan panelis dari kementerian dan akademisi yaitu SAM Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemenkominfo Gun Gun Siswadi; Ketua Indonesia Institute for Society Empowerment Ahmad Syafii Mufid; Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM M. Najib Azca; Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono; dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo.

Dalam paparannya, Najib Azca menjelaskan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga.

Keberagaman ini merupakan perekat utama persatuan dan kesatuan bangsa.

“Indonesia sudah memiliki karunia terindah yaitu keberagaman suku, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa yang terbentang dari Sabang hingga Merauke,” jelas Najib.

Keberagaman ini merupakan potensi utama untuk membangun sebuah bangsa yang maju dan unggul.

Walaupun demikian, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia seringkali mendapatkan berbagai ujian berupa konflik.

Pada era orde baru, manajemen konflik dipercayakan kepada pendekatan represif-otoritarian yang dijalankan dengan kombinasi yang cerdik dari kekuatan militer, birokrasi dan partai politik.

Sedangkan di era reformasi, manajemen konflik berhasil dilakukan secara demokratis.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved