Jokowi Sudah Terbitkan Perpres, Saatnya BPTJ dan Pemda Se-Jabodetabek Bangun Peradaban Baru

Tantangan transportasi perkotaan, saat ini, antara lain adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalana

Jokowi Sudah Terbitkan Perpres, Saatnya BPTJ dan Pemda Se-Jabodetabek Bangun Peradaban Baru
Kemenhub
Jokowi Sudah Terbitkan Perpres, Saatnya BPTJ dan Pemda Se-Jabodetabek Bangun Peradaban Baru 

Tantangan transportasi perkotaan, saat ini, antara lain adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil. Total jumlah perjalanan orang di wilayah Jakarta, Bogor, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dari tahun ke tahun terus meningkat. Data 2018 lalu, setidaknya ada 49,5 juta perjalanan orang per hari.

Dari jumlah itu, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga Bodetabek yang mobilitas dari luar kota menuju dalam kota Jakarta. Sementara, jumlah pengguna moda angkutan umum, masih sedikit. Sebagian besar mobilitas warga Bodetabek masih menggunakan kendaraan pribadi.

Bertolak dari kondisi tersebut, upaya menata sistem transportasi yang terpadu dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran Perpres ini  telah menandai babak baru dalam penanganan transportasi terpadu perkotaan di wilayah Jabodetabek, baik oleh Kementerian Perhubungan maupun Pemerintahan Daerah se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memiliki peran penting bagi upaya penanganan beragam persoalan yang terjadi di Jabodetabek yang secara geografis telah terintegrasi menjadi satu kesatuan wilayah aglomerasi.

Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi telah menjadi satu kesatuan secara ekonomi yang saling terkait erat satu sama lain. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru terus didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya penataan transportasi di wilayah ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal,” ujar Presiden RI Joko Widodo. 

Dalam Perpres 103 Tahun 2015, BPTJ ditunjuk menjadi koordinator yang menjembatani koordinasi antar instansi Pemerintahan se-Jabodetabek untuk menata dan mengelola sistem transportasi yang baik, salah satunya mewujudkan sistem angkutan umum yang terintegrasi. Untuk menjalankan amanah tersebut, BPTJ berupaya agar persoalan transportasi di wilayah Jabodetabek dapat tertangani.

“Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara lugas terus melakukan introspeksi terhadap pelayanan angkutan umum. Juga terus dilakukan pembahasan bersama stakeholder terkait agar menemukan solusi bersama dalam memecahkan permasalahan angkutan umum untuk kepentingan masyarakat dengan cara peningkatan pelayanan, efisiensi, koordinasi dengan pihak terkait,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. 

Program Prioritas RITJ

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved