• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 18 September 2014
Tribun Jakarta

Empat Variabel Faktor Penilaian Kecamatan di Jakarta

Sabtu, 25 Juni 2011 13:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik telah melakukan kegiatan pengamatan terhadap penerapan standar pelayanan publik di wilayah DKI Jakarta. Sebanyak 42 kecamatan di DKI dinilai dengan empat indikator yang menjadi faktor penilaian apakah sudah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai ketentuan.

Danang Girindrawardana, Ketua Ombudsman RI, mengatakan kegiatan yang dilakukannya untuk memantau pelaksanaan beberapa regulasi sebagai wujud komitmen Pemprov DKI dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Dijelaskannya, dalam pengamatan yang dilakukan digunakan empat variabel penilaian yang menjadi indikator kerja sesuai peraturan Menteri Aparatur Negara nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Unit Pelayanan Pemerintahan.

"Yang menjadi indikator penilaian seperti visi, misi, dan moto. Kemudian alur sisten dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia, dan yang keempat sarana dan prasarana," ujar Danang, Sabtu (25/6/2011).

Lebih lanjut dikatakannya, setelah dilakukan penelitian dari pertengahan Maret 2011 hingga April 2010, ditemukan beberapa hal seperti visi, misi, dan motto yang tidak terpampang hampir diseluruh kecamatan DKI Jakarta sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana kerja para aparatur kecamatan. Kemudian alur sistem dan  prosedur pelayanan di beberapa Kecamatan di DKI masih bersifat sektoral untuk beberapa pelayanan tertentu saja dan tidak menyeluruh untuk semua jenis pelayanan. Bahkan semua sistem pelayanan dan prosedur yang ada masih belum dilakukan dengan baik.

Ombudsman juga memberikan catatan mengenai sumber daya manusia. Dimana Ombudsman melihat perilaku petugas dalam memberikan pelayanan masih rendah dan belum profesional. Sebagian besar petugas yang ada di seluruh kecamatan itu juga dinilai belum peka terhadap masyakat yang dilayani.

"Petugas kecamatan di DKI juga masih membiarkan calo berkeliaran sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan. Selain itu saran dan prasarana untuk orang cacat dan orang tua juga masih belum tersedia, disamping juga belum adanya layanan pengaduan," imbuhnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
131451 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas