Sabtu, 22 November 2014
Tribun Jakarta

Disdik DKI Bersedia Serahkan Data Pengelolaan Dana BOS dan BOP

Rabu, 20 Juli 2011 17:33 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Pendidikan DKI hari ini telah memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait pemberian keterangan pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di lima SMP Negeri Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan DKI bersedia memberikan data laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP dan BOS lima SMP Negeri tersebut kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).

Demikian disampaikan Anggota Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, yang mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan sebagai langkah dukungan keterbukaan informasi publik. Pemanggilan Kepala Disdik DKI Taufik Yudi Mulyanto untuk dimintakan keterangan terkait laporan ICW yang menduga adaya tindakan mal-administrasi, terkait belum dilaksanakannya putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 tertanggal 15 November 2010.

Menurutnya berdasarkan putusan KIP tersebut, Kepala Disdik DKI bersama Kepala Sekolah lima SMP negeri DKI Jakarta memiliki kewajiban hukum yakni menyerahkan informasi publik berupa salinan dokuman surat pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan BOP tahun 2007 hingga 2009 kepada ICW sebagai pemohon.

"Ombudsman akan fokus kepada permintaan keterangan terhadap dugaan terjadinya mal-administrasi. Berdasarkan pemeriksaan Ombudsman terhadap lima kepala sekolah SMP negeri tersebut, alasan penolakan menyerahkan data kepada ICW karena dikhawatirkan lembaga swadaya masyarakat ini akan melakukan audit kepada sekolah mereka," ujar Budi, Rabu (20/7/2011) di kantor Ombudsman RI, Gedung Tipikor.

Lebih lanjut dijelaskannya, kelima SMP Negeri tersebut berpendapat yang berwenang melakukan audit adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. SPJ hanya dapat diberikan kepada lembaga tersebut dan bukan pada ICW. Namun, Ombudsman RI menegaskan BOS dan BOP merupakan dana rakyat karena itu setiap pengelolaan kedua dana tersebut maka warga Jakarta perlu tahu dan harus menjadi informasi publik.

"Kalau Kepala Disdik DKI belum menjalankan juga, maka kami akan panggil lagi dan juga akan dipanggil Sekretaris Daerah serta pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tetapi karena Pak Taufik sudah bersedia, maka tidak perlu memanggil kedua pejabat tersebut," imbuhnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas