Senin, 24 November 2014
Tribun Jakarta

Air PAM di Jakarta Paling Mahal, Ini Penyebabnya

Selasa, 31 Januari 2012 19:11 WIB

Air PAM di Jakarta Paling Mahal, Ini Penyebabnya
Ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tarif PAM di Ibukota Jakarta sangat mahal. Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta pun menemukan penyebab mahalnya air PAM tersebut.

Yakni, adanya kesepakatan tarif antara PAM Jaya dan mitra swasta harus memuat sejumlah biaya atau imbalan yang diperuntukkan bagi pekerja asing (ekspatriata) yang bekerja di perusahaan swasta. Bahkan, biaya sekolah anak si pekerja asing tersebut masuk dalam nilai imbalan tarif air.

"Menurut kami, penetapan nilai imbalan yang tinggi adalah bentuk pemerasan terselubung kepada konsumen dan pemerintah," ujar Kepala Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, seusai membuat laporan dugaan korupsi PAM Jaya-swasta di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Agus mencontohkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2007 dan 2008 pada PAM Jaya, biaya untuk pekerja asing yang notabene-nya tidak berkaitan, tapi menjadi imbalan PT Palyja selaku pengelola air dari pihak swasta, mencapai Rp 3,865 miliar.

Biaya sebanyak itu diperuntukkan bagi biaya sekolah anak pekerja asing sebesar Rp 1,2 miliar. Kemudian keperluan rumah tangga sebesar Rp 8,6 juta. Klaim biaya sebesar Rp 366,2 juta, biaya fiskal dan pakak bandara perjalanan pribadi sebesar Rp 79,3 juta. Biaya perjalanan Rp 119,7 juta, serta biaya sewa rumah dan asuransi banjir Rp 2 miliar.

Sejak dikelola pihak swasta 13 tahun lalu, harga air di Jakarta terbilang paling mahal dibanding wilayah lain. Sebut saja untuk wilayah kerja Palyja yang mencapai Rp 7.800/m3 dan untuk wilayah kerja Aetra sebesar Rp 6.800/m3.

Sementara, harga air di Surabaya hanya Rp 2.600/m3 atau di Bekasi yang hanya Rp 2.300/m3.

Dalam auditnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengingatkan bahwa nilai imbalan air yang dibayar kepada swasta terlalu tinggi.
Sebab, permintaan keuntungan pihak swasta sebanyak 22 persen adalah tidak wajar. "Padahal, sesuai rekomendasi BPKP, IRR (nilai internal Rate of Return) atas investasi modal yang menjadi komponen penting pembentuk imbalan, maka yang wajar adalah 14,68 persen," jelasnya.

Mengacu rekomendasi BPKP itu, maka seharusnya harga air adalah Rp 4.666/m3 dan bukan 7.020/m3 seperti yang berlaku saat ini.

Berdasarkan kesepakatan penetapan tarif air swasta (imbalan) lima tahunan atau rebasing, tarif air yang tinggi justru menyebabkan PAM Jaya mempunyai kewajiban membayar utang kepada pihak swasta. Sejauh ini, utang PAM Jaya kepada swasta telah mencapai Rp 561,41 miliar dan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Sebab, dalam proses rebasing itu, diduga pihak PAM Jaya memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara bersedia menyetujui penetapan-penetapan harga dan target yang merugikan pelanggan dan pemerintah.

Atas dasar itu, ICW bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Anti Swastanisasi Air Jakarta, dan pelanggan air Palyja, melaporkannya dugaan korupsi sebesar Rp 561,41 miliar itu ke KPK.

Sumarti, pelanggan Palyja di Muara Baru, Jakarta Utara, mengaku menjadi korban mahalnya tarif air, namun tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. "Kalau kami demo, air mengalir. Tapi, sekarang mati lagi. Karena air enggak mengalir saya enggak mau bayar, eh diminta denda Rp 4 juta," ujar Sumarti.

Ia mengaku terpaksa harus mengeluarkan uang hingga Rp 40 ribu per hari untuk membeli air yang dijual keliling, karena air Pam di rumahnya tidak mengalir. Sementara, tagihan dengan minimal abodemen juga tetap diminta. "Tagihan air bisa Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu. Saya berharap bagaimana caranya supaya air dari Palyja bisa mengalir lagi seperti 2008 dulu," pintanya.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Yulis Sulistyawan

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas