Selasa, 25 November 2014
Tribun Jakarta

KontraS Mengapresiasi Langkah Pangdam Jaya

Minggu, 22 April 2012 09:00 WIB

KontraS Mengapresiasi Langkah Pangdam Jaya
Wahyu Aji
Nendi Haryanto (22), warga Jalan Lontar, Gang Mutiara, Minangkabau, Jakarta Selatan, merupakan korban luka-luka kebrutalan geng motor

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KontraS mengapresiasi langkah dari Pangdam Jaya yang mengumumkan 4 nama anggota Arhanud TNI yang diduga terlibat dengan aksi geng motor. Namun, Kontras mengaku hal tersebut menimbulkan pertanyaan.

Koordinator KontraS, Haris Azhar menyayangkan pengumuman nama-nama tersebut dilakukan oleh Pangdam Jaya, dan bukan dilakukan oleh otoritas Polri semisal Kapolda Metro Jaya.

"Dari hasil investigasi KontraS dan rangkaian pemberitaan berbagai media, menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan pada 13 April dan beberapa peristiwa sebelumnya, terjadi di wilayah tertib sipil dan diduga dilakukan atas motif kriminal," kata Haris dalam keterangannya, Minggu (22/4/2012).

Haris mengatakan ketiadaan respons polisi menunjukkan bahwa mereka masih enggan berurusan dengan personel-personel militer dalam kaitan apapun.

Sebaliknya dari sisi militer, lanjut Haris, KontraS khawatir bahwa pelibatan TNI dalam penanganan kasus tersebut justru mengindikasikan adanya peran struktur komando sehingga harus diterapkan hukum militer dan penanganan hukumnya seolah-olah harus dilakukan oleh Polisi Militer.

Haris menuturkan pihaknya juga meminta bahwa penangkapan dan penahanan tidak hanya berhenti pada keempat orang itu. Apalagi jika dilihat dari profil kepangkatan mereka adalah prajurit rendahan. Oleh karenanya harus dicari lebih jauh, siapa yang memotivasi mereka turun kejalan bersama ratusan orang lainnya.

"Jika keempat orang dianggap yang melakukan kekerasan maka patut diduga seratus lainnya merupakan pelaku turut serta membantu atau memerintahkan," katanya.

Berdasarkan investigasi KontraS, para korban Darman (ayah Anggi Darmawan) dan Reza Yuda, belum mendapatkan jaminan pembiayaan dan jaminan sosial akibat dari peristiwa kekerasan ini. Kondisi yang sama tentu juga dialami oleh korban yang lain.

"Sekali lagi Polisi harusnya berani ambil inisiatif tindakan penegakan hukum yang serius dan komprehensif. Serius, bisa diartikan sebagai upaya yang tegas menegakan hukum tanpa pandang bulu, sipil atau militer," jelasnya.

Sementara komprehensif, imbuh Haris, bisa diartikan sebagai penanganan hukum harus juga berperspektif korban.

" Bukan sekadar sibuk dan hati-hati dengan pelaku yang dicirikan berbadan tegap dan berambut cepak," tuturnya.

KontraS, kata Haris, juga kecewa kepada pemerintah dan DPR yang membiarkan ketiadaan upaya amandemen UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. "UU ini diberlakukan pada yurisdiksi berbasis profesi bukan berbasis delik. Akibatnya hukum militer yang akan diterapkan kepada 4 anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan," tukasnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas