Sabtu, 27 Desember 2014
Tribun Jakarta

Pendanaan MRT Lebih Jelas Dibandingkan Monorel

Kamis, 26 April 2012 22:54 WIB

Pendanaan MRT Lebih Jelas Dibandingkan Monorel
net
ilustrasi trnasportasi monorel

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Setiajai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang dimulai pengerjaanya tahun ini dinilai lebih jelas dan realistis dalam hal pendanaan ketimbang proyek monorel yang terhenti tahun 2006 silam.

MRT mempunyai kejelasan kontrak dan pendanaan yang sudah terjamin.

Hal ini disampaikan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Alvinsyah, yang mengatakan proyek pembangunan MRT sudah direncakan sejak 20 tahun lalu dan merupakan proyek pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang.

Menurutnya, sebab terhentinya proyek monorel tahun 2006 karena merupakan proyek swasta murni yakni PT Monorel Jakarta (JM).

Perusahaan ini, kata Alvinsyah, menyatakan bersedia menanggung biaya pembangunan monorel dengan mencari investor, asalkan Pemprov DKI memberikan izin trayek dan izin pembangunannya.

"Nyatanya PT JM tidak sanggup mencari investor untuk memodali pembangunan monorel. Jadi dananya bukan dari Pemprov DKI maupun pemerintah pusat. Akibat pendanaan tidak jelas, akhirnya PT JM menyerah dan menghentikan pembangunan monorel yang hanya sampai pada pembangunan tiang," ujar Alvinsyah, Kamis (26/4/2012).

Sedangkan pembangunan MRT melibatkan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Karena pembangunan MRT ada di wilayah Jakarta, maka pemerintah pusat melibatkan Pemprov DKI dalam pembangunan MRT.

Dalam hal pendanaan untuk pengerjaan fisiknya, kata Alvinsyah, juga sudah diturunkan pihak Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA).

Detail desain dasar MRT pun sudah selesai dan kontrak kerjasama pengembalian pinjaman antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI sudah jelas diatur dalam sebuah peraturan pemerintah.

"Jadi semuanya jelas. Yang paling penting proyek ini murni dikerjakan pemerintah, bukan proyek swasta. PT MRT Jakarta bukanlah perusahaan swasta, melainkan badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DKI," tandasnya.

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Anwar Sadat Guna

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas