• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribun Jakarta

Kampanye Negatif Untungkan Jokowi-Ahok

Rabu, 9 Mei 2012 19:19 WIB
Kampanye Negatif Untungkan Jokowi-Ahok
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Jokowi dan Ahok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kampanye hitam tak selamanya dianggap negatif. Itulah yang dirasakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Ahok, semakin banyak orang melakukan kampanye hitam, semakin besar pula indikasi pasangan ini memenangkan pemilukada.

"Jadi tidak usah disurvei, orang sudah tahu. Kenapa orang membuat kampanye negatif terhadap kami, itu indikasi kami terus naik untuk bisa menang," ujar Ahok seusai diskusi 'Mendorong Kewirausahaan di Kalangan Pemuda Jakarta' di FX Senayan, Jakarta, Rabu (9/5/2012).

Ahok mengakui, selama ini memang belum masif menyosialisasikan dirinya dan Jokowi maju dalam Pemilukada DKI Jakarta.

Namun, kampanye hitam yang belakangan merebak lewat brosur, ternyata menyadarkan orang bahwa ada Wali Kota Solo Jokowi maju sebagai cagub DKI Jakarta.

Bekas Bupati Belitung Timur  menambahkan, dari informasi tim sukses, kampanye hitam berupa pamflet banyak tersebar di Jakarta Barat. Lalu, menyebar rata di seluruh Jakarta.

Bagi Ahok, dengan kampanye hitam, si pelaku atau donatur telah memberikan promosi gratis untuk Jokowi-Ahok.

"Sekarang, dengan penyebaran itu, kami tidak keluar biaya, dan tiba-tiba seluruh DKI sadar, oh ada Jokowi ya, Wali Kota Solo mau jadi Gubernur DKI. Jadi, kami sudah tertolong sosialisasi," tuturnya.

Ia juga tak heran ketika kampanye hitam itu dilakukan secara terbuka lewat demonstrasi membawa spanduk di Bunderan HI, atau ada yang mengadu ke KPU DKI Jakarta, bahwa Jokowi tak pantas mencalonkan diri lantaran masih terikat sebagai Wali Kota Solo.

Dari pengalaman Ahok, demonstrasi seperti yang terjadi belakangan, dengan mengatasnamakan forum, gerakan menolak ini dan itu, mirip sekali seperti di Bangka Belitung, saat ia mencalonkan di sebagai gubernur Bangek Belitung (Babel) pada 2007.

Tindakan itu bukan murni warga, tapi ada perusahaan atau lembaga survei yang dibayar.

Sedangkan terkait orang yang melapor ke KPU DKI Jakarta karena status Jokowi masih sebagai Wali Kota Solo, menurut Ahok, salah alamat.

Kalau ada keberatan soal undang-undang, keputusan tertinggi ada di Mahkamah Konstitusi, yang sudah memutuskan kepala daerah cukup cuti untuk mencalonkan diri di tempat lain.

"Orang yang menuntut itu, sekadar mau mempertanyakan, atau dia tidak mengerti aturan. Kampanye negatif selalu ada intelektual di belakangnya. Tapi, kepentingan dia apa. Katanya, PDI-P berencana melapor ke polisi. Kalau kami, tim sukses akan melaporkan setelah ditetapkan," jelasnya. (*)

Berita Pilgub DKI 2012 Terkini

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
516071 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas