• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribun Jakarta

Ketua Panwaslu DKI Dituding Memanfaatkan Uang Rakyat

Jumat, 11 Mei 2012 17:50 WIB
Ketua Panwaslu DKI Dituding Memanfaatkan Uang Rakyat

TRIBUNNEWWS.COM, JAKARTA - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (sigma) menilai, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, terindikasi melakukan penyimpangan.

Dugaan ini menyusul pemanfaatan uang rakyat yang diambil dari dana APBD DKI Jakarta, lewat penerbitan Majalah 'Bang Awas, yang diterbitkan Panwaslu DKI Jakarta.
 
"Indikator adanya kepentingan pribadi, disusupkan oleh Ketua Panwaslu pada penerbitan majalah edisi Maret 2012, setidaknya dapat dilihat pada tiga hal," ujar Koordinator Sigma Said Salahudin, dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (11/5/2012).
 
Pertama, jelas Said, adanya penggunaan lambang berbentuk karikatur diri Ketua Panwaslu yang tengah memeluk Monas.

Lambang ini diduga dimaksudkan sebagai simbol 'kedua' dari institusi Panwaslu DKI Jakarta, karena juga digunakan pada media lain, termasuk situs resmi Panwaslu DKI.
 
Gambar diri Ketua Panwaslu yang diletakan di sisi kanan nama majalah dan nama website, dibuat dalam bentuk dan ukuran jauh lebih besar dari gambar burung garuda, simbol negara yang berada pada lambang resmi Panwaslu DKI.

"Ini patut disebut sebagai bentuk pelecehan terhadap lambang negara," imbuh Said.
 
Kedua, terdapat puluhan foto dan gambar diri Ramdansyah, dalam majalah full color setebal 100 halaman. Di antaranya adalah foto berukuran dua pertiga hingga satu halaman penuh.

Ketua Panwaslu mengklaim foto itu sebagai 'Bang Awas', seperti tergambar pada halaman 100 majalah itu.

Di sana, Ketua Panwaslu menggunakan kostum ala Superman, dengan mengubah simbol huruf S menjadi huruf A di bagian dadanya.

Adanya disproporsionalitas terlihat bila merujuk pada foto dan gambar dari dua orang anggota Panwaslu lain dalam majalah itu, yang hanya berjumlah beberapa buah dengan ukuran yang jauh lebih kecil.
 
Ketiga, pemuatan profil Ketua Panwaslu berlebihan dibanding anggota Panwaslu lainnya, serta adanya penyediaan space iklan produk dari pribadi Ketua Panwaslu, yang dikemas dengan label resensi buku dan ilustrasi gambar.

Padahal, salah satu resensi seseorang itu pernah diterbitkan di sebuah harian dua tahun lalu.
 
"Sigma menolak dan protes keras Panwaslu DKI atas pencantuman lambang tidak resmi Panwaslu bergambar diri Ketua Panwaslu, yang ditonjolkan melebihi simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap ini menonjolkan diri secara berlebihan dengan menggunakan uang rakyat melalui pemanfaatan jabatan yang disandangnya," tutur Said.

Sigma juga menolak penggunaan media sosialisasi Panwaslu yang dibiayai dari APBD DKI Jakarta, untuk kepentingan promosi atau mengiklankan produk yang dibuat oleh masing-masing pribadi anggota Panwaslu.
 
Sigma telah menempuh langkah legal terkait persoalan ini, dengan mengadukan Ketua Panwaslu DKI Jakarta kepada Bawaslu RI, dengan tuduhan melakukan pelanggaran kode etik. Laporan dimaksud telah didaftarkan pada 4 Mei 2012, berdasarkan bukti laporan pengaduan No 06/Pemilukada/V/2012.
 
Sigma mendorong Bawaslu segera memanggil dan memeriksa Ketua Panwaslu atas dugaan pelanggaran terhadap asas penyelenggara pemilu dan sumpah atau janji, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu.

Kedua, pelanggaran terhadap penyalahgunaan wewenang atau jabatan, terlibat dalam konflik kepentingan, sikap tidak profesional, serta pengabaian atas nilai-nilai dasar pribadi (individual basic value) yang seharusnya dianut oleh anggota Panwaslu, sebagaimana diatur pada Peraturan KPU tentang Kode etik penyelenggara pemilu.
 
Terhadap hal tersebut, Sigma menuntut Panwaslu DKI, mengumumkan secara transparan kepada publik tentang prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan, terkait penerbitan majalah dimaksud, dan mengumumkan secara rinci jumlah dan biaya pencetakan serta distribusi dari majalah tersebut.

"Memprioritaskan penggunaan anggaran sosialisasi untuk kepentingan yang terkait dengan pelayanan pelaporan kepada masyarakat, dan peningkatan partisipasi pengawasan oleh masyarakat. Serta, menghentikan segala bentuk pemborosan anggaran, seperti menyewa hotel-hotel mewah untuk keperluan sosialisasi atau keperluan lainnya," papar Said. (*)

Berita Metropolitan Terkini

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas