• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 2 Agustus 2014
Tribun Jakarta

Partisipasi Rakyat dalam Pilkada Semu

Senin, 21 Mei 2012 13:16 WIB
Partisipasi Rakyat dalam Pilkada Semu
TRIBUNNEWS.COM/DANANG SETIAJI PRABOWO
Maskot Pilkada DKI, Elang Bondol

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia, akan disibukkan dengan pesta demokrasi pada 11 Juli mendatang.

Beberapa survei sudah banyak dilakukan terkait program dan daya tarik para cagub dan cawagub DKI Jakarta 2012, untuk membenahi masalah wilayah ibu kota negara ini.

Pada dasarnya, pilgub hanya sarana untuk membangun demokrsi di tingkat lokal, sekaligus sebagai media bagi proses sirkulasi elite politik.

Melalui masa otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU No 32 Tahun 2004, sangat tidak memungkinkan proses penguatan demokratisasi lokal terjadi.

Demikian diungkapkan Direktur The Jakarta Institute Rahmat Sholeh, dalam siaran pers deklarasi yang diterima Tribunnews.com, Senin (21/5/2012).

"Prasyarat minimal demokrasi adalah adanya keterbukaan dan partisipasi dalam proses pilkada. Kedua hal ini secara esensi sangat tidak terjamin. Proses partisipasi politik dalam pilkada kali ini lebih tepat pada proses partisipasi politik yang bersifat semu, dan bahkan banyak yang dimobilisasi," paparnya.

Sehingga, lanjut Rahmat, nyaris tidak ada partisipasi otonom yang dimiliki rakyat. Partisipasi rakyat yang relatif otonom hanya pada momen memilih.

Sedangkan pada momen-momen lainnya, partisipasi yang terlihat adalah partisipasi yang dimobilisasi.

"Pilkada menjadi penyadaran bagi masyarakat untuk menggunakan potensi akalnya, dengan secara sadar memutuskan suatu pilihan calon pemimpin yang berkualitas secara demokratis. Sehingga, dapat menekan kegamangan cagub mana yang pantas dipilih," tutur Rahmat seraya menjelaskan pentingnya  meminimalisasi angka golongan putih (golput).

Berdasarkan pengalaman sejumlah pilkada, jumlah golput diperkirakan mencapai sekitar 40-45 persen.
Begitu juga hasil survei sejumlah lembaga penelitian.

Bahkan, hasil polling Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan, ada sekitar 80 persen suara pemilih mengambang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 persen lebih berpotensi golput.

"Golput bukan lah pilihan cerdas. Selain bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai patriotisme dan negarawan, juga membuka peluang terpilihnya politisi busuk masuk dalam lingkaran kekuasaan," ujar Rahmat.

The Jakarta Institute mengimbau seluruh warga Jakarta, agar sadar dan memilih calon pemimpin yang pro terhadap warga DKI Jakarta, demi kedamaian, ketenteraman, serta kemakmuran.

"Masyarakat, mahasiswa dan pemuda harus menjadi pemilih cerdas. Jika kita telaah, sulit rasanya menemukan politisi yang benar-benar memperjuangkan nasib masyarakat di zaman yang hedonis saat ini. Maka, pilihan cerdas tidak akan terjebak popularitas. Pemilih juga harus proaktif mencari tahu profil cagub yang akan dipilihnya," terang Rahmat. (*)

BACA JUGA

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
548072 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas