• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Tribun Jakarta

KPU DKI Tandatangani Pakta Integritas

Jumat, 1 Juni 2012 11:54 WIB
KPU DKI Tandatangani Pakta Integritas
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Warga melihat papan informasi mengenai pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta di tempat acara sosialisasi Pilkada DKI, di lapangan komplek Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/5/2012). Acara yang diadakan oleh KPU DKI Jakarta ini bertemakan Gebyar Pilgub DKI dan Festival Demokrasi Jakarta 2012.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Acara tersebut digelar di Kantor Pusat KPU, Jakarta, Jumat (1/6/2012).

"Pakta integritas untuk memberikan dukungan politik dan dorongan moril kepada KPU yang kelak akan menjalankan tugas sebagai penyelanggara pemilu sesuai dengan amanah 1945," kata Koordinator KIPP Indonesia, Girindra Sandino.

Girindra berpandangan dalam proses pemilu dalam setiap tahapan, program dan pengelolaan penyelenggaraan pemilu, Indonesia tidak bisa menutup diri terhadap dunia luar atau internasional dalam proses pemilu nanti.

"Akan tetapi pihak asing di sini hanya sebagai peninjau atau pemantau jalannya proses pemilihan umum tidak lebih dari itu. Apalagi memberi donor asing yang tidak tertutup kemungkinan akan mendikte KPU," katanya.

KPU, kata Girindra, juga harus berpegang pada amanah UUD 1945 dengan menjaga netralitas, integritas, dan memegang penuh kendali.
Walaupun pihak asing tersebut datang untuk meninjau jalannya proses pemilihan.

KIPP berharap dengan ditandatanginya Pakta Intergritas maka KPU dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Sementara Ketua KPU Husni Kamil Manik menegaskan, pihaknya akan menyelenggarakan pemilu dengan profesional. KPU juga akan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan hak pilih secara baik.

"Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu," ujar Husni.

KPU, kata Husni, akan mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelanggaran pemilu," ujarnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Anwar Sadat Guna
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
1 KOMENTAR
582112 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas