• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribun Jakarta

Prijanto Geleng Kepala Ditanya Ahok Soal Dana Bansos

Senin, 2 Juli 2012 23:35 WIB
Prijanto Geleng Kepala Ditanya Ahok Soal Dana Bansos
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama berjanji mengawasi satu periode APBD DKI Jakarta sebesar Rp 140 triliun, jika ia bersama Jokowi kelak terpilih sebagai wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta.

Salah satu yang ditanyakan Basuki saat silaturahmi dengan Prijanto, adalah dana hibah dan bansos Pemprov DKI, yang meningkat menjelang pemilukada Jakarta.

Pertanyaan Basuki beralasan. Karena, belum lama ini Indonesia Corruption Watch (ICW), berdasarkan data BPK, mengungkapkan alokasi dana hibah dan bansos untuk tahun anggaran 2012 mencapai Rp 1,3 triliun. Sedangkan alokasi dana hibah dan bansos untuk tahun anggaran 2011 sekitar Rp 800 miliar. Ini yang membuat Ahok ingin tahu.  

"Biasanya, wagub inspeksi segala macam tindak lanjutnya. Di situ kami tanyakan apa yang beliau tahu. Beliau bingung menjawab dana hibah tahun lalu yang Rp 900 miliar. Untung saja tahun lalu ada SEA Games, yang mencapai Rp 200 miliar," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai menemui Prijanto di Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/7/2012).

Sementara, untuk dana hibah dan bansos 2012, lanjut Ahok, Prijanto mengaku tidak tahu sama sekali, karena tidak dilapori.

Bahkan, ia tidak tahu untuk agenda apa saja dana sebanyak itu. Menurut Ahok, ini jelas berbahaya, menggunakan anggaran APBD untuk dana sosial, tapi tidak tahu digunakan untuk apa, apalagi mendekati pemilukada.

Tempo hari, peneliti ICW Apung Widadi menuturkan, ada kenaikan cukup signifikan dalam politik anggaran Pemprov DKI Jakarta 2012, menjelang pemilukada.

"Alokasi dana hibah dan bansos jauh, sebelum pilkada kecil, tapi mendekati pilkada tinggi. Dari Rp Rp 800 miliar pada 2011, ke Rp 1,3 triliun pada 2012," kata Apung.

ICW sempat kecewa, lantaran ketika meminta informasi larinya dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012, Pemprov DKI tertutup.

Pejabat penyedia informasi mengeluarkan jurus pingpong kepada ICW. Sore harinya, pemprov merilis seakan-akan menyebut informasi yang dibutuhkan sudah diberi ke ICW.

Dari keterangan pejabat pemegang informasi, mereka berdalih ada beberapa informasi yang tidak bisa dibuka oleh publik, merujuk SK Gubernur.

Anehnya, justru data yang diminta ICW bukan masuk dalam kategori data negara seperti intelijen dan sebagainya. (*)

BACA JUGA

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
0 KOMENTAR
687132 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas