Sabtu, 27 Desember 2014
Tribun Jakarta

Banyak Pelanggaran, Penyandang Cacat Lapor ke Panwaslu

Rabu, 18 Juli 2012 14:57 WIB

Banyak Pelanggaran, Penyandang Cacat Lapor ke Panwaslu
SERAMBI Banda Aceh/BUDI FATRIA
Penyandang cacat (difabel) memasukan kertas suara ke dalam kotak suara pada simulasi pilkada bagi penyandang cacat di Hotel Lading, Banda Aceh, Senin (19/3/2012). Simulasi yang diselenggarkan oleh KIP Aceh ini untuk memudahkan para penyandang cacat saat pemilihan pada 9 April 2012 dan diikuti 58 penyandang cacat Se Aceh. (SERAMBI/BUDI FATRIA)

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelanggaran terhadap kaum disabilitas saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 11 Juli 2012 kemarin masih terjadi. Temuan itu dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu).

"Temuan yang menarik dari 70 relawan kami. Ada 167 kaum disabilitas yang menggunakan hak pilih. Dan dari situ kita banyak temukan pelanggaran," ujar Anggota Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, Yusdiana di kantor Panwaslu, Jakarta, Rabu(18/7/2012).

Ada tujuh poin temuan dimana pemilih dari kaum disabilitas tidak diakomodir saat hari pemilihan. Pertama tidak ada TPS yang 100 persen memiliki akses. Misal template Braille tidak ditemukan. Ada TPS namun akses kursi roda tidak bisa masuk.

"Kadang kotak suara tinggi kali sehingga penyandang disabilitas tidak mandiri memasukkan ke kotak suara," kata Yusdiana.

Selebihnya, petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang adanya alat bantu mencoblos bagi penyandang tuna netra dan formulis pendampingan.

"Petugas KPPS tidak meminta tanda tangan pendamping sehingga kerahasiaan bisa dipertayakan," lanjutnya.

Temuan tersebut diserahkan langsung kepada Ketua Panwaslu DKI, Ramdansyah. Agenda sendiri hanya melakukan pemantauan di Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, Pusat. Kecuali Kepulauan Seribu karena terkendala lokasi.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Willy Widianto
Sumber: Tribun Jakarta

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas