• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 3 September 2014
Tribun Jakarta

Dugaan Penggelembungan Suara di Jagakarsa Masih Didalami

Rabu, 18 Juli 2012 07:46 WIB
Dugaan Penggelembungan Suara di Jagakarsa Masih Didalami
Tribunnews.com/Hendra Gunawan
Seorang petugas TPS di RT 09/01 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan sedang menempelkan pengumuman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Pengawas Pemilukada DKI Jakarta Selatan, menemukan dugaan penggelembungan suara di PPS Tanjung Barat.

Ketua Panwaslu Jakarta Selatan, Andi Maulana mengatakan temuan sementara pihaknya adalah dari hasil rekapitulasi surat suara pada setiap TPS, pasangan nomor urut pertama memperoleh suara 6.820 tetapi ketika dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK Jagakarsa, jumlah tersebut menggelembung menjadi 10.671.

Perubahan juga terjadi pada jumlah suara pasangan nomor dua, dari 359 menjadi 459, sedangkan jumlah suara pada pasangan nomor urut lima menggelembung dari 1.358 menjadi 1.448.

PPS Jagakarsa akhirnya menyodorkan angka 6.820 untuk pasangan nomor satu, dan menyadari kekhilafannya dalam menghitung. Namun demikian, Panwaslu terus mendalami dugaan penggelembungan itu.

"Kita mengatakan patut diduga terjadi penggelembungan, tapi kita belum bisa memutuskan," katanya.

Sejauh ini, Andi mengatakan pihaknya sudah memanggil para pengawas di Jagakarsa yang mengikuti proses dari awal hingga akhir, dan menggali keterangannya. Rencananya, pemanggilan juga akan dilakukan terhadap sang ketua PPS, serta jajarannya.

Selain itu, pihaknya juga sudah mengamankan barang bukti berupa form C2 Plano, C1 dan D2. Serta telah meminta data Daftar Pemilih Tetap (DPT), data warga yang menggunakan hak pilih, hingga data perolehan suara perkandidat.

"Nanti dari data-data itu kita crosscek, kira-kira ada kejanggalan dimana, kalau ada kecurangan sumbernya dari mana, kan bisa ketahuan dari situ," tambahnya.

Menurut peraturan, Panwaslu memiliki waktu empat belas hari untuk menyelidiki. Jika ternyata yang terjadi adalah pelanggaran kode etik, maka kasusnya akan diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun jika ternyata ditemukan unsur pidana, maka kasusnya akan diserahkan ke Polisi.


Penulis: Nurmulia Rekso Purnomo
Editor: Dewi Agustina
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
734952 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas