Senin, 24 November 2014
Tribun Jakarta

4 Anggota Panwas Kena Sanksi Dugaan Penggelembungan Suara

Selasa, 24 Juli 2012 18:35 WIB

4 Anggota Panwas Kena Sanksi Dugaan Penggelembungan Suara
Tribunnews.com/Hendra Gunawan
Warga Jakarta menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub DKI 11 Juli 2012

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jakarta Selatan memberikan sanksi kepada empat anggotanya.

Hal itu dilakukan terkait dugaan penggelembungan suara di Tanjung Barat, Jakarta Selatan.

"Kita berikan sanksi berupa peringatan kepada empat anggota kita," kata Ketua Panwaslu Jakarta Selatan, Andi Maulana di Kantor Panwaslu DKI Jakarta, Selasa (24/7/2012).

Pemberian sanksi merujuk pada UU 15 Tahun 2011 dimana panitia pengawas dianggap lalai karena saat pemungutan suara tidak mengawasi secara penuh.

Andi mengatakan, pihaknya juga memberikan surat rekomendasi kepada KPU agar memberikan sanksi terberat kepada PPS Tanjung Barat dan PPK Jagakarsa.
"Pelanggaran terberat adalah pemberhentian, tapi tergantung KPU," katanya.

Diketahui, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jakarta Selatan memutuskan dugaan penggelembungan suara di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, tidak terbukti.

Hal itu diputuskan setelah Panwaslu Kota Jakarta Selatan memeriksa 13 saksi.

Ketua Panwaslu Kota Jakarta Selatan, Andi Maulana, mengatakan, ke-13 saksi tersebut berasal dari unsur internal Panwaslu, PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

Panwaslu menggunakan alat bukti D2-Plano memperlihatkan tidak ada satupun pencatatan dengan goresan angka perubahan.

Andi menceritakan telah melakukan rekonstruksi terhadap kasus tersebut. Dalam kasus tersebut petugas PPK berinisial D, diketahui membacakan hasil rekapitulasi bukan berdasarkan data Tanjung Barat tetapi dari data milik sendiri. "Jadi tidak membaca dari kotak suara," ujarnya.

Andi mengatakan pihaknya menemukan adanya hubungan antara anggota panwaslu berinisial B dengan anggota PPS berinisial S dan anggota PPK berinisial D. "Ketiga orang ini berinisiatif membuka kotak tanpa disaksikan yang lain," tuturnya.

Mereka akhirnya menghitung kembali dan menemukan hasil bahwa pasangan nomor urut pertama memperoleh suara 6.820.

D mengakui kesalahannya dan mengatakan saat itu dirinya kelelahan sehingga kehilangan konsentrasi saat menghitung.

Sebelumnya, dari hasil rekapitulasi surat suara pada setiap TPS, pasangan nomor urut pertama memperoleh suara 6.820 tetapi ketika dilakukan penghitungan ulang di tingkat PPK Jagakarsa, jumlah tersebut menggelembung menjadi 10.671.

KLIK JUGA:

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Anwar Sadat Guna

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas