• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 20 Oktober 2014
Tribun Jakarta

KPU DKI Dukung Panwaslu Tangani Isu SARA

Senin, 30 Juli 2012 15:43 WIB
KPU DKI Dukung Panwaslu Tangani Isu SARA
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Sumarno, Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar, Aminullah,Suhartono, dan Jamaluddin Faisal Hasyim (ki-ka), saat rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sabtu (2/6/2012). Dalam rapat pleno tersebut jumlah DPT ditetapkan sebanyak 6.982.179 pemilih. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPU DKI Jakarta mendukung Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI menangani isu SARA yang merebak dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami menghargai apa yang sudah dilakukan Panwaslu, kami mendukungnya," kata Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta Aminullah ketika ditemui di kantornya, Senin (30/7/2012).

Aminullah mengatakan pihaknya tidak akan mencampuri isu SARA yang telah ditangani Panwaslu. Pasalnya, nanti akan terjadi tumpang tindih. Ia pun menyarankan warga yang mengetahui adanya isu SARA segera melaporkan kepada Panwaslu.

"Kalau ada isu seperti itu ya dilaporkan saja ke Panwaslu, apa lagi dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan melihat ada orang dengan sengaja melakukan itu ya harus dilaporkan," ujar Aminullah.

Aminullah mengungkapkan isu SARA yang berkembang saat ini tidak menguntungkan siapaun. Malahan memperkeruh suasana dengan adu domba.

"KPU tidak untung, Panwaslu tidak untung, dua pasangan calon juga tidak untung, kan ini mengadu domba. misalnya antara etnis satu dengan yang lainnya, yang mengambil untung ya orang-orang yang tidak menjadi stakholder pemilu, dia bukan pasangan calon, dia bukan penyelenggara. pastilah ada orang begitu senang berselancar dikisruhnya pemilukada," katanya.

Menurut Aminullah, semua pihak harus menghilangkan kecurigaan satu sama lain dan bekerja sesuai tugasnya masing-masing.

"Kalau itu disampaikan secara langsung, katakanlah ada kecurigaan-kecurigaan yang disampaikan lewat kampanye, ya bisa diminta pertanggung jawaban yang memberikan kampanye itu, apa maksud dia dalam tanda kutip mengadu domba," katanya.

Ayo Klik:

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
777211 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas