KRL Anjlok, PT KAI Bisa Kena Denda Rp 500 Juta

Kecelakaan anjloknya KRL Commuter Line bernomor KA-435 di Stasiun Cilebut, Kamis (4/10/2012)

KRL Anjlok, PT KAI Bisa Kena Denda Rp 500 Juta
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Kereta rel listrik (KRL) commuter line khusus wanita berhenti di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, Senin (1/10/2012). Mulai 1 Oktober 2012, PT.KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) mengoperasian satu rangkaian KRL commuter khusus wanita dengan tujuan Stasiun Bogor ke Stasiun Jakarta Kota.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kecelakaan anjloknya KRL Commuter Line bernomor KA-435 di Stasiun Cilebut, Kamis (4/10/2012), diduga disebabkan adanya rel patah sepanjang 20 centimeter.

Jika benar patahnya rel akibat kelalaian PT KAI dalam melaksanakan uji berkala, PT KAI dapat dikenakan denda hingga Rp 500 juta sesuai dengan UU No.23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan, PT KAI selaku penyelenggara prasarana sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No.53/2012 seharusnya melakukan pengujian berkala harian, bulanan, dan tahunan untuk memastikan kondisi rel laik dilalui kereta api.

“UU Perkeretaapian sudah secara detail menjabarkan tentang kewajiban penyelenggara prasarana dalam hal memelihara, merawat, dan mengoperasikan prasarana kereta. Salah satu tugasnya adalah melakukan uji berkala terhadap prasarana kereta api agar memenuhi standar kelaikan operasi."

"Nah, kalau sampai ada kereta anjlok, karena ada rel yang patah sampai 20 cm, ini patut menjadi pertanyaan, apakah uji berkala sebagaimana diamanatkan UU sudah dilaksanakan? Jika tidak, PT KAI bisa kena sanksi denda Rp 500 juta dan pidana 1 tahun 6 bulan sesuai dengan UU Perkeretaapian,” kata Yudi.

Seperti diketahui, pasal 20 UU No.23/2007 menegaskan bahwa pengoperasian prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.

Dan untuk memastikan kelaikan operasi prasarana, penyelenggara diwajibkan melakukan pengujian dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 68 UU No.23/2007.

Sedangkan aturan mengenai sanksi bila penyelenggara prasarana tidak memenuhi standar kelaikan operasi bisa diatur dalam pasal 187 UU No. 23 tahun 2007.

Dalam pasal 187 ditegaskan bahwa Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sementara dalam Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 32 tahun 2011 diatur bahwa perawatan berkala prasarana kereta api harus dilakukan penyelenggara prasarana sebagai tindakan upaya pencegahan (preventif) dan/atau penggantian sesuai dengan umur teknis.
Perawatan berkala prasarana sendiri diklasifikasikan dalam tiga jenis perawatan yaitu perawatan harian, bulanan dan tahunan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) PM 32 tahun 2011.

“Untuk memastikan apakah pemeriksaan dan uji kelaikan prasarana kereta api, khususnya rel ini sudah dilakukan sesuai aturan, maka Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus segera menyelidiki anjloknya keretea commuter ini. Jika benar ada kelalaian, sanksi dalam UU harus ditegakkan agar memberikan efek jera dan memperbaiki kinerja pelayanan,” kata Yudi.

Editor: Anwar Sadat Guna
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved