Kamis, 27 November 2014
Tribun Jakarta

Eva Kusuma Sundari Protes Polri Foto Novi Telanjang Beredar

Selasa, 16 Oktober 2012 13:59 WIB

Eva Kusuma Sundari Protes Polri Foto Novi Telanjang Beredar
IST

Baca juga: Foto Setengah Telanjang Novi Amalia Usai Kecelakaan Beredar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyesalkan beredarnya foto-foto tak senonoh Novi Amelia selama dalam tahanan kepolisian.

"Beredarnya foto-foto tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap Novi amat lemah bahkan sangat mungkin foto-foto tersebut diambil sendiri oleh para aparat kepolisian mengingat merekalah yang punya akses langsung terhadap tahanan tersebut," ujar Eva dalam rilisnya, Selasa (16/10/2012).

Eva mengatakan sebagai lembaga utama penjaga HAM rakyat, maka amat aneh dalam pengamanan tahanan perempuan di lingkungan tahanan Polri, justru mengalami pelecehan seksual.

Politisi PDIP itu mengatakan polisi secara nyata tidak mengintegrasikan perspektif HAM perempuan dalam menjalankan tupoksinya.

"Sepatutnya Polri paham bahwa sebagai manusia, perempuan berhak dilindungi dari pelecehan dan dijaga martabatnya oleh para penyidik Polri tersebut," katanya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut Eva, tahanan Novi Amalia belum sepenuhnya sadar dari pengaruh obat-obatan sehingga berhak perlindungan berlapis termasuk dijaga kehormatannya.

"Mengingat yang bersangkutan tidak mampu menjaganya sendiri. Adalah ironis, jika Novi justru jadi obyek tontonan dan pelecehan seksual," tuturnya.

Eva menuntut Polri melakukan penyidikan atas pelaku pengambilan foto dan yang menyebarkannya karena hal tersebut sudah tergolong cyber-crime . Pelaku dan perilaku pembiaran tersebut harus diproses lembaga etik Polri dan diproses hukum.

"Saya juga menuntut agar Unit narkoba bersama Polsek Tamansari mengatur agar Novi diawasi oleh para polwan demi memastikan tdk ada pelecehan selama Novi jadi tahanan POLRI," tuturnya.

Eva mengungkapkan kasus pelecehan terhada Novi ini harusnya membuka mata Kapolri betapa isu diskriminasi gender merupakan problem serius di tubuh Polri.

"Sepatutnya Kapolri segera menandatangani PerKap Kesetaraan gender yang sudah beberapa bulan diabaikan Kapolri atau Wakapolri untuk dilegalisasi," tegasnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas