Kamis, 27 November 2014
Tribun Jakarta

KAMERAD Minta Jokowi Pecat Kepala Dinas Perhubungan

Kamis, 10 Januari 2013 21:49 WIB

KAMERAD Minta Jokowi Pecat Kepala Dinas Perhubungan
ist
Kamerad saat unjuk rasa

TRIBUNNES.COM, JAKARTA - Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) melakukan aksi di Gedung Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Mereka menuntut agar Kepala Dinas yang beinisial UP dan Kepala UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub DKI Jakarta, yang berinisial DA untuk mundur dari jabatannya, karena diduga melindungi mafia-mafia proyek dermaga apung, shelter dan pengadaan kapal.

“Kami menduga pembuatan dermaga apung yang sampai saat ini tidak jadi, ada permianan mafia di dinas perhubungan dengan pelaksana proyek. Karena pembangunan masih 70 persen, sementara anggaran sudah diminta 100 persen, termasuk pembuatan kapal yang belum jadi,” kata Koordinator Presedium KAMERAD, Haris Pertama saat orasi, Kamis (10/1/2012).

Haris menilai jika proyek-proyek tersebut ada pelanggaran, mengapa UP selaku kepala tidak melakukan tindakan dan terkesan tutup mata. “Jangan-jangan kecipratan uang haramnya. Padahal jelas sekali, proyek tersebut selesai tidak selesai harus berhenti pada tanggal 27 Desember, tapi sampai sekarang proyek tersebut masih berlangsung dan terkesan dikebut,” tegasnya.

KAMERAD kata Haris akan melaporkan kasus ini kepada Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama. “Kami meminta kepada Jokowi dan Ahok untuk memecat UP karena terindikasi korupsi dan melindungi mafia-mafia proyek,” tuturnya.

Haris juga mengancam akan membawa kasus ini ke penegak hukum. “Kami juga meminta kepada kejaksaan, KPK dan BPK untuk mengudit dan memeriksa 3 proyek besar senilai hampir 60 miliar rupiah, karena terindikasi ada kerugian Negara,” ujarnya.

Tidak hanya UP, Haris juga mendesak agar Kepala UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dishub DKI Jakarta, yang berinisial DA untuk ditangkap karena diduga sebagai dalang korupsi di Dinas Perhubungan.

“Jika ini dibiarkan warga pulau akan semakin terpinggrikan, karena ulah mafia-mafia seperti D,” tandasnya.

Setelah berorasi selama 2 jam, tidak ada satu pun perwakilan dari Dinas Perhubungan untuk menemui pendemo dan menjelaskan duduk perkaranya. Karena tak ditemui, para Mahasiswa bubar dan melanjutkan aksinya di Gedung KPK.

Editor: Toni Bramantoro

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas